Kejagung: Oplosan Pertalite Jadi Pertamax Terjadi pada 2018-2023, Bukan Sekarang!

"Seperti Pertalite yang merupakan campuran komponen bahan bakar RON 92 atau yang lebih tinggi dengan bahan bakar RON yang lebih rendah sehingga dicapai bahan bakar RON 90," tulis Pertamina.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir terkait mutu BBM Pertamina. “Kualitas Pertamax sudah sesuai dengan spesifikasinya, yaitu dengan standar oktan 92,” katanya.

 

PT Pertamina Patra Niaga juga menegaskan tidak ada pengoplosan BBM Pertamax. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing.

"Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah," ujar Heppy dalam siaran pers, kemarin.

Ia mengatakan treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat.

Selain itu, ada juga injeksi addictive untuk meningkatkan performa Pertamax. "Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," kata Heppy.

Sebelumnya, Kejagung mengungkap dugaan kasus korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018 - 2023.

Di mana pada kasus tersebut terungkap bahwa Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS) dalam pengadaan produk kilang melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax). Padahal sebenarnya yang dibeli adalah Ron 90 atau lebih rendah dan kemudian dilakukan blending di Depo untuk menjadi Ron 92.

BACA JUGA: Profil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Tersangka Dugaan Korupsi Pertamina

Meskipun Pertamina sudah membuat pernyataan, namun Kapuspenkum Harli Siregar memastikan fakta hukum yang diperoleh tim penyidik ​​bahwa Pertamina Patra Niaga telah melakukan pembayaran untuk nilai Ron 92, padahal di dalam kontrak tertulis di bawahnya.

"Benar bahwa ada fakta hukum yang diperoleh penyidik ​​terkait bahwa Pertamina Patra Niaga melakukan pembayaran, ya, melakukan pembayaran dengan nilai Ron 92 padahal di dalam kontrak itu dibawah 92, mengatakan Ron 88," tuturnya. Artinya, barang yang datang tidak sesuai dengan daftar harga yang dibayar. 

BACA JUGA: Kejagung Sita Uang ratusan Juta di Kasus Korupsi Pertamina, Kerugian Negara Capai Rp 193,7 Triliun

Harli hanya memastikan fakta hukum dalam kasus ini tidak dibuat seolah-olah menjadi peristiwa yang terjadi di masa sekarang. Selain itu dia juga meminta agar hal ini jangan sampai menjadi suatu fakta yang seolah-olah salah di masyarakat masih terjadi sampai detik ini.

Dia menilai fakta hukum ini terjadi pada 2018-2023 dan sudah selesai. 

Sumber: