815 Desa di Jawa Timur Terancam Kekeringan

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas meminta Pemprov untuk mengantisipasi kekeringan terhadap 815 desa di Jawa Timur. Itu dikatakan Puguh pada Kamis, 31 Juli 2025. 

Legislator Fraksi PKS itu berharap, Pemprov melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera menyiapkan langkah-langkah mitigatisi. "Yang konkret dan terstruktur atas ancaman kekeringan itu," katanya. 

Puguh mengungkapkan bahwa potensi krisis air bersih tahun ini meluas di Jawa Timur. Tercatat potensi krisis air itu ada di 29 kabupaten/kota. 

"Bahkan, tiga kabupaten sudah ditetapkan siaga darurat krisis air," katanya. Yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Pasuruan.

BACA JUGA:Kemarau Tahun 2025 Akan Berlangsung Lebih Singkat, Potensi Kekeringan dan Karhutla Tetap Ada

BACA JUGA:BMKG Umumkan 6 Provinsi Alami Kekeringan Panjang, Jatim Terparah, Probolinggo Kemarau 159 Hari!

Ancaman krisis air itu, kata Puguh, harus menjadi perhatian serius. Apalagi kondisi itu bukan kejadian baru. "Tapi hampir menjadi rutinitas tahunan di wilayah-wilayah yang sama,” katanya. 

Menurutnya, pola kekeringan yang berulang seharusnya sudah dapat dipetakan dengan baik oleh Pemprov Jawa Timur. Sehingga Pemprov bersama BPBD bisa lebih siap, tidak lagi bersifat reaktif dalam penanganannya.

“Kami berharap, BPBD Jawa Timur bersama BPBD kabupaten/kota sudah menyusun langkah mitigasi jauh-jauh hari," katanya. Mulai dari peringatan dini kepada masyarakat, hingga perencanaan distribusi air bersih. 

Puguh menambahkan, edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan kekeringan juga penting dilakukan. Agar mereka menyadari potensi krisis air dan mulai menerapkan penghematan air untuk persiapan kemarau panjang. 

"Warning system harus jalan," jelasnya. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa mereka berada dalam situasi krisis air, supaya bisa menyesuaikan pola konsumsi air. 

BACA JUGA:Kemarau Tahun 2025 Akan Berlangsung Lebih Singkat, Potensi Kekeringan dan Karhutla Tetap Ada

Tak hanya itu, ia juga mendorong Pemprov Jatim untuk menyiapkan infrastruktur mobilisasi air bersih secara detail dan operasional. "Seperti berapa tangki air yang dibutuhkan, dari mana sumber airnya, distribusi ke titik-titik mana saja, harus ada," katanya. 

Puguh mengingatkan, jika mitigasi tidak dijalankan dengan baik, krisis air berpotensi menimbulkan keresahan sosial. "Mitigasi krisis air bukan sekadar teknis penyediannya, tapi harus menjamin keberlangsungan hidup masyarakat," katanya. (*)

Sumber: