BPN Rapatkan Konflik Lahan Eigendom dan Groundkaart, DPRD Surabaya Beri Ucapan Tegas!

Harusnya, BPN sebagai institusi penerbit sertifikat harus bertanggung jawab atas produk hukumnya. Jika sertifikat dikeluarkan, maka itu harus dilindungi, bukan dikalahkan oleh klaim sepihak dari BUMN.

Kemudian, Josiah memastikan bahwa Komisi C DPRD Surabaya akan terus mengawal kasus tersebut. Di sisi lain, pihak yang bersangkutan, yakni Pertamina dan KAI masih minim memberikan respons.

Kasus eigendom Pertamina dan groundkaart KAI bukan sekadar sengketa tanah. Hal itu ujian sistem hukum, integritas BUMN, dan komitmen negara terhadap rakyat. (*)

Sumber: