Monev Pertanahan, Menteri Nusron Tekankan Kepastian Layanan untuk Masyarakat

Program tersebut menggunakan anggaran negara sehingga akuntabilitas menjadi perhatian utama. “Kita harus melakukan antisipasi secara konkret dan terukur,” tegasnya.

BACA JUGA:Panduan Cara Daftarkan Tanah Wakaf dari ATR/BPN

Ia juga menyinggung rencana menerbitkan aturan baru pada awal 2026 bila tunggakan belum tuntas. Regulasi itu akan berbasis prinsip first in, first out, memastikan setiap berkas diproses sesuai antrean tanpa celah.

Monev dipimpin Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan. Turut hadir, Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi.

Selain mereka, ada 88 kantor BPN Provinsi yang mengikuti secara daring. Rapat memberi gambaran prioritas menyelesaikan berkas layanan secara terukur dan berkelanjutan. (*)

Sumber: