Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal Bangka Belitung

Sjafrie mengatakan, mayoritas hasil tambang timah Indonesia justru tidak dinikmati di dalam negeri dan tidak memberikan kontribusi berarti bagi keuangan negara.

"Di tahun 98 sampai dengan tahun 2025 bulan September, semua penghasilan timah kita itu tinggal 20% yang ada di Republik yang bisa dikelola oleh BUMN PT Timah. 80% dibawa ke luar tanpa membayar pajak, tanpa membayar apapun kewajiban orang untuk membayar," ungkap Sjafrie dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, dikutip Rabu, 10 Desember 2025.

BACA JUGA:Prabowo Tinjau Warga Terdampak Bencana di Takengon, Pastikan Pemulihan Dipercepat

BACA JUGA:Prabowo Mohon Maaf Listrik Belum Menyala Pada Masyarakat Aceh Tamiang

Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi Indonesia, terutama karena hilangnya potensi penerimaan pajak dan devisa negara.

Sjafrie menambahkan, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. 

Ironisnya, akibat lemahnya pengawasan dan maraknya pertambangan ilegal, keuntungan justru dinikmati negara lain yang tidak memiliki sumber timah sendiri.

"Ada negara, saya enggak sebut. Dia bisa jadi negara pengekspor timah nomor di bawah 10 besar. Tapi dia tidak punya penghasilan timah. Dari mana bisa terjadi? Itu karena kita tidak jaga kita punya sumber daya alam kita, sehingga terjadilah illegal mining," tambahnya.

Pernyataan Presiden Prabowo dan Menhan Sjafrie memperlihatkan tantangan besar pemerintah dalam menertibkan sektor pertambangan nasional. 

Penindakan tegas terhadap tambang ilegal, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat, dinilai menjadi kunci untuk menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dari kerusakan lingkungan dan kebocoran ekonomi yang berkepanjangan. (*)

Sumber: