Presiden Perlu Pimpin Perbaikan Sektor Keuangan dan Fiskal

PRESIDEN PIMPIN REFORMASI MENYELURUH

Berbagai catatan dari lembaga-lembaga internasional tersebut semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan. Tekanan eksternal itu dapat diubah menjadi peluang besar apabila presiden memimpin langsung reformasi di sektor keuangan dan fiskal.

Kepemimpinan di tingkat tertinggi negara penting untuk mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah serius memperbaiki tata kelola.

Kritik atas tata kelola perlu dijawab dengan penataan struktural, baik di sektor keuangan maupun fiskal. Beberapa waktu lalu, saat menjawab kawan-kawan wartawan, saya mengajukan tujuh agenda penataan sektor keuangan, khususnya pasar modal.

Agenda itu mencakup pentingnya menjaga independensi bursa dan OJK, meningkatkan free float hingga 15 persen, memperkuat keterbukaan informasi, penegakan hukum oleh OJK, sertifikasi pelaku media sosial di bursa, serta evaluasi penempatan dana asuransi dan dana pensiun di pasar saham.

Keseluruhan reformasi struktural di sektor keuangan itu ditujukan untuk menekan efek rambatan ke sektor lain, terutama pasar obligasi yang masih menjadi tumpuan pemerintah dalam membiayai APBN. Ketika pasar saham terguncang, sentimen dapat merembet ke pasar obligasi. Karena itu, memperbaiki tata kelola di satu sektor akan berdampak positif pada sektor lainnya.

Dari sisi fiskal, presiden sebaiknya memimpin restrukturisasi belanja negara untuk menekan pelebaran defisit sekaligus menjadi langkah awal mengurangi beban utang sebagaimana direkomendasikan IMF dan IDR. 

Upaya tersebut juga menjadi mitigasi apabila penerimaan pajak dan PNBP pada tahun ini mengalami shortfall. Disiplin fiskal yang kredibel akan memperkuat kepercayaan pasar.

Berbagai program prioritas tidak perlu dibatalkan, tetapi perlu dihitung ulang pendanaannya sekaligus diperbaiki tata kelolanya. Perluasan partisipasi publik dan pelibatan para ahli dalam penyusunan fondasi teknokratis akan memperkuat legitimasi kebijakan. Kritik semestinya diserap sebagai energi pembaruan sekaligus jalan untuk mendamaikan berbagai kontradiksi kebijakan.

Dalam jangka pendek, tidak mudah bagi pemerintah untuk meninggalkan utang. Dalam jangka pendek dan menengah, pemerintah masih akan memerlukan pembiayaan baru. Namun, justru melalui reformasi fiskal yang kredibel, kepercayaan investor dapat dipulihkan. 

Presiden perlu menyampaikan secara terang peta jalan reformasi fiskal jangka pendek dan menengah. Pesan yang jelas akan menjadi jangkar kepercayaan bagi investor, terutama investor asing.

SBN tidak dapat terus-menerus menyedot likuiditas dari BI dan Himbara, terlebih dalam jangka panjang. Karena itu, kebutuhan untuk menarik kembali investor, khususnya investor asing, menjadi sangat penting. 

Kritik Moody’s mengenai memburuknya outlook peringkat kredit harus dijawab dengan perbaikan nyata dalam tata kelola dan prediktabilitas kebijakan.

Imbal hasil yang tinggi bukan jawaban jangka panjang, bahkan dapat menjadi bumerang bagi pemerintah di kemudian hari. Jalan keluar yang lebih berkelanjutan adalah perbaikan tata kelola dan keterbukaan informasi. Di situlah kunci untuk membalikkan keadaan dan memulihkan kepercayaan pasar.

Langkah KPK yang beruntun dalam memberantas fraud di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai menandakan adanya problem struktural. Konsentrasi kewenangan yang terlalu besar dalam satu tangan, mulai penetapan tarif, penyelesaian sengketa, hingga lemahnya kontrol, menjadi pusaran yang memicu korupsi. 

Sumber: