Menhaj: Persiapan Haji 2026 Sudah 100 Persen

Opsi ini diambil jika risiko keamanan dianggap terlalu besar bagi jemaah Indonesia. Pembatalan atas keinginan pemerintah Indonesia ini tentu juga memilki dampak besar. Salah satunya, pemerintah harus melakukan diplomasi tingkat tinggi. Agar tak tekor akibat pembatalan sepihak. ”Terutama agar biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi yang sudah disetor tidak hangus, melainkan dapat digunakan untuk tahun 2027 tanpa penalti,” kata Irfan. 

Jika skenario ini diambil, Irfan menyebut, pemerintah akan menyiapkan sejumlah langkah untuk jaminan para jamaah. Di antaranya, memberikan opsi jemaah untuk menarik kembali biaya pelunasan (BPIH) tanpa kehilangan antrean tahun depan. Atau membiarkan dana tersebut dengan kompensasi nilai manfaat yang lebih tinggi.

Sementara langkah untuk komunikasi dengan maskapai penerbangan, pemerintah akan melakukan renegosiasi kontrak. Dengan menggunakan klausul force majeure. 

Sementara skenario ketiga adalah soal respon balik pemerintah. Khususnya jika dari pihak Arab Saudi sendiri yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji. Dan secara otomatis pemerintah juga tak akan memberangkatkan jemaah. (*)

 

Sumber: