Bonus Demografi dan Tantangan Pemerataan Pembangunan

Belajar dari pengalaman negara-negara Asia Timur, bonus demografi berhasil dikonversi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena didukung tiga aspek utama. 

Yaitu, investasi besar pada peningkatan kualitas modal manusia, penciptaan lapangan kerja produktif, dan kebijakan yang responsif terhadap dinamika kependudukan. 

Tanpa ketiganya, bonus demografi berisiko berubah menjadi bencana demografi yang ditandai dengan jutaan tenaga kerja muda yang tidak terserap di pasar kerja, angka pengangguran yang meningkat, dan ketimpangan yang makin lebar.

Data Badan Pusat Statistik 2025 mencatat kenyataan yang sedikit mengkhawatirkan. Dari 7,46 juta pengangguran terbuka, mayoritas justru bukan dari mereka yang tidak bersekolah, melainkan dari lulusan sekolah menengah atas. 

Secara absolut, lulusan SMA dan SMK menyumbang lebih dari 4,2 juta pengangguran atau lebih dari separuh total pengangguran nasional. Sedangkan secara relatif, lulusan SMK mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 8,63 persen, disusul lulusan SMA sebesar 6,88 persen, sementara yang tidak tamat SD hanya 2,30 persen.. 

Pada Hari Pendidikan Nasional tahun ini, angka tersebut mengajak kita untuk berefleksi: sudahkah sistem pendidikan kita benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang siap dan relevan untuk masuk ke pasar tenaga kerja? 

Pada tahun 2024, lebih dari sepertiga pekerja muda mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan. 

Sebanyak 22 persen pekerja  memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari yang disyaratkan (overeducated), sementara 13 persen pekerja memiliki  pendidikan lebih rendah dari kebutuhan pekerjaan di pasar tenaga kerja  (undereducated).  

Itu adalah cermin nyata dari kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang perlu segera dijembatani.

TANTANGAN BERLAPIS 

Kondisi ketenagakerjaan tersebut makin kompleks ketika digitalisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mulai menggeser pekerjaan-pekerjaan rutin yang selama ini menjadi andalan lulusan menengah, yaitu petugas administrasi, operator data, kasir, hingga layanan pelanggan. 

Di sisi lain, sebagian besar angkatan kerja Indonesia belum memiliki kecakapan digital yang memadai untuk beradaptasi dengan perubahan ini, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Secara rata-rata, sekitar 58 persen angkatan kerja Indonesia masih terserap di sektor informal dengan produktivitas rendah. 

Pengalaman negara-negara yang berhasil melewati middle-income trap menunjukkan satu benang merah yang sama, yaitu investasi serius dan konsisten pada peningkatan kualitas modal manusia. Korea Selatan membangun sistem pendidikan dan pelatihan vokasional yang benar-benar selaras dengan kebutuhan industri. 

Tiongkok melalui program Made in China 2025 menginvestasikan dana riset besar pada sektor-sektor strategis, menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas dan berdaya saing tinggi. 

Kualitas dan relevansi pendidikan dari tingkat dasar hingga vokasi harus diperkuat agar benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja yang terus berubah dengan cepat, termasuk mengintegrasikan literasi digital sebagai kompetensi inti dalam sistem pendidikan.

Sumber: