Pembangunan Nir-Pemerataan, Siapa Diuntungkan?

Fakta itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menciptakan pemerataan, tetapi justru memperlebar jurang ketimpangan.

KRITIK ATAS PARADIGMA PERTUMBUHAN

Realitas tersebut menunjukkan perlunya evaluasi mendasar terhadap paradigma pembangunan yang selama ini bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata (growth-oriented development). 

Paradigma itu terbukti tidak cukup untuk menciptakan keadilan sosial. Kritik terhadap pendekatan tersebut bukan hal baru. Pemikir ekonom seperti Vic George dan Paul Wilding telah menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan dan kompetisi tidak akan menghasilkan pemerataan. 

Justru sebaliknya, kebijakan tersebut cenderung melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang berlanjut.

Dalam konteks Indonesia, orientasi pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan telah membuat pembangunan lebih berpihak kepada pemilik modal besar. 

Sementara itu, kelompok masyarakat bawah makin tertinggal dan sulit meningkatkan taraf hidupnya. Pembangunan semacam itu tidak hanya gagal mewujudkan keadilan sosial, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan sosial dalam jangka panjang. 

MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

Karena itu, agenda pembangunan ke depan harus mengalami pergeseran paradigma. Pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi juga harus memastikan pemerataan hasilnya. Distribusi kekayaan nasional perlu diatur agar lebih adil dan proporsional.

Selain itu, pembangunan harus diarahkan ke wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal sehingga dapat mengurangi disparitas antardaerah. Ketimpangan tidak hanya terjadi antarkelompok sosial, tetapi juga antarwilayah. Tanpa intervensi yang serius, ketimpangan itu akan terus melebar dan berlanjut.

Lebih jauh, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik dan infrastruktur. Pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama, mencakup aspek emosional, intelektual, dan spiritual. Ketiganya harus berjalan secara sinergi agar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan, pembangunan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. 

Jika tidak, kritik lama akan terus relevan: pembangunan hanya menjadi milik segelintir orang, sedangkan mayoritas masyarakat tetap berada di pinggiran. Semoga...! (*)

*) Umar Sholahudin, dosen sosiologi, FISIP, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

 

Sumber: