Implementasi B50 Mulai 1 Juli, Kementerian ESDM Proyeksikan Penghematan Devisa Rp157,28 Triliun

HARIAN DISWAY - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa implementasi kebijakan B50 akan dimulai pada 1 Juli mendatang.

BBM jenis baru ini diproyeksikan bisa menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini. Kebijakan B50 sendiri merupakan program bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen BBM jenis solar.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Langkah ini pada akhirnya akan mengurangi impor solar dan berkontribusi langsung terhadap penghematan devisa negara.

"Dan di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun," jelas Dwi dalam konferensi pers, Rabu 17 Juni 2026.

Dwi menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mewujudkan kemandirian energi secara bertahap dengan menekan angka impor bahan bakar.

BACA JUGA:KAI Siapkan Implementasi B50 Mulai Juli 2026, Uji Ketat Demi Keselamatan dan Lingkungan

BACA JUGA:Pertamina Luncurkan Diesel X, BBM Baru Ramah Lingkungan dan Rendah Sulfur

"Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah B50 ini salah satunya yang diupayakan agar kita bisa setop impor," imbuhnya.

Nilai proyeksi penghematan tersebut mencatat kenaikan signifikan dibandingkan tahun lalu saat pemerintah masih menerapkan mandatori B40. Dibandingkan dengan penghematan devisa tahun lalu yang mencapai Rp133,3 triliun, potensi penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 tahun ini mengalami peningkatan sekitar 17,9 persen.

Kementerian ESDM mempercepat langkah menuju kemandirian energi dilakukan melalui uji coba penggunaan biodiesel B50 di sektor perkeretaapian-Dok. ESDM-

Dampak ekonomi dari kebijakan B50 ini juga diperkirakan meluas ke sektor lain. Menurut Dwi, program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Melalui indikator tersebut, implementasi B50 diharapkan tidak hanya memperbaiki neraca perdagangan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," jelas Dwi.

BACA JUGA:Pertamina Klaim Stok Solar Jatim Aman, Sebut Pemblokiran QR Code Akibat Anomali Pembelian

BACA JUGA:Subsidi BBM Dinilai Salah Sasaran, Akademisi: Lebih Baik Dana Dialihkan untuk Transportasi Umum

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa kebijakan B50 sangat relevan dengan situasi terkini, di mana harga minyak dunia terus berfluktuasi akibat perkembangan geopolitik global yang ikut memengaruhi harga energi di dalam negeri.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dengan mengoptimalkan sumber daya domestik sekaligus mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan.

"Jadi inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti (B50,red) diimplementasikan," katanya.

Dalam rangka mendukung kesiapan kebijakan tersebut, pemerintah telah menjalankan serangkaian uji coba B50 sejak tahun lalu. Uji teknis B50 untuk sektor otomotif sudah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026.

Sementara itu, uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan masih berjalan dengan target penyelesaian pada Semester II 2026. Pemerintah juga sedang melangsungkan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik yang saat ini prosesnya belum rampung sepenuhnya.

"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak," pungkas Dwi.(*)

Sumber: