Islam ala Prabowo

Restu terhadap berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) pada awal 1990-an dijadikan alat penyeimbang politik untuk mengimbangi dominasi kekuatan ABRI merah putih yang nasionalis.

Jejak pemanfaatan legitimasi keislaman itu berlanjut pada era Jokowi. Di awal kemunculannya di panggung politik nasional, Jokowi berhadapan dengan serangan isu identitas yang cukup masif. 

Ia dituduh memiliki latar belakang keluarga yang diindikasikan berideologi kiri hingga disangkutpautkan dengan organisasi masa lalu seperti Gerwani. 

BACA JUGA:Transformasi Ekonomi ala Prabowonomics: Solusi atau Delusi?

BACA JUGA:Demokrasi Santun ala Prabowo

Untuk menepis stigma tersebut, strategi citra keislaman dijalankan secara intensif. Jokowi dicitrakan sebagai muslim yang saleh lewat visualisasi khas, mengenakan sarung, peci, dan serban. 

Ia menjadi imam salat dalam berbagai kesempatan publik. Ia malah disepadankan oleh para pendukungnya dengan karakter pemimpin yang merakyat layaknya Khalifah Umar bin Khattab.

Dalam peta narasi ini, Prabowo Subianto memiliki rekam jejak tersendiri yang telah terbangun jauh sebelum ia menjadi kandidat eksekutif. 

Sejak masih aktif sebagai perwira muda militer, Prabowo sudah menjalin hubungan erat dengan jaringan Islam politik. Ia dikenal dekat dengan tokoh-tokoh eks Masyumi serta figur dari Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) seperti Ahmad Sumargono. 

Di tubuh militer, Prabowo dikelompokkan dalam faksi ”ABRI Hijau” ketimbang ”ABRI Merah Putih”, mempertegas kedekatannya dengan elemen-elemen Islam strategis pada masa itu.

Ketika memutuskan untuk terjun penuh ke panggung politik sipil dengan mendirikan Partai Gerindra, fondasi hubungan tersebut terus dipelihara. 

Prabowo menggandeng Ahmad Muzani, figur yang memiliki kedekatan dengan jaringan aktivis Islam, untuk menjabat sekretaris jenderal Partai Gerindra. 

Di saat yang sama, peran Fadli Zon cukup signifikan dalam menjembatani dan merekatkan komunikasi antara Prabowo dan tokoh-tokoh Islam politik. Kedekatan itu efektif dalam memobilisasi dukungan umat pada beberapa kali ajang pemilu.

Di tengah situasi ketidakpastian politik saat ini, apakah Prabowo masih membutuhkan legitimasi Islam dan validasi kesalehan untuk merangkul dukungan umat Islam?

Legitimasi itu tetap menjadi kebutuhan strategis yang berlanjut. Bagi seorang presiden atau pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, validasi kesalehan bukan sekadar pencitraan personal, melainkan juga instrumen untuk meredam potensi resistansi ideologis dan mengamankan stabilitas pemerintahan. 

Sumber: