Daerah Minta Menkeu Suahasil Kembalikan Transfer Anggaran Daerah yang Dikepras

SURABAYA, HARIAN DISWAY-Pergantian kursi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara memantik harapan besar dari daerah, Rabu 16 September 2026.

Khususnya terkait kebijakan dana transfer daerah yang selama ini dikepras oleh pemerintah pusat. Kebijakan fiskal pusat era Purbaya itu membuat daerah berada dalam kondisi "megap-megap" dalam pengelolaan anggaran. 

Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf mengungkapkan, sulitnya menarik kembali anggaran daerah yang sebelumnya tersedot ke pusat telah melumpuhkan ruang gerak pemda. Bahkan, kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membayar gaji pegawai.

"Pembagian terkait hak-hak daerah itu sulit sekali. Itu menyebabkan pemerintah daerah megap-megap. Gaji pegawai saja susah," tegas Musyafak. 

BACA JUGA:Prabowo Minta Menkeu Suahasil Jaga Kesehatan dan Kredibilitas APBN Demi Stabilkan Ekonomi RI

BACA JUGA:Menkeu Ungkap Pendapatan Negara Capai Rp1.459,4 Triliun, Defisit APBN Tetap Terjaga

Politisi PKB itu berharap kepemimpinan Suahasil membawa angin segar bagi perbaikan hubungan fiskal pusat dan daerah. Menurutnya, birokrasi pencairan dana yang sudah ditarik ke pusat seharusnya tidak dipersulit, mengingat anggaran tersebut sangat vital untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan di provinsi serta kabupaten/kota.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, membeberkan tiga pekerjaan rumah (PR) besar bagi Suahasil sebagai nakhoda baru Kemenkeu.

Pertama, Suahasil harus mampu menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian global. Sebagai birokrat karier jebolan era Sri Mulyani, ia juga dituntut meredam konflik internal dan menjaga kredibilitas institusi melalui komunikasi publik yang lebih hati-hati.

Kedua, Bhima menekankan agar Suahasil tidak menjadi yes-man. Ia harus bernyali besar mengevaluasi dan melakukan efisiensi terhadap program-program jumbo pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Kopdes, yang memakan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara masif.

Ketiga, Kemenkeu wajib memulihkan keadilan fiskal bagi daerah. Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang dinilai terlalu drastis perlu segera dievaluasi ulang. Langkah ini mendesak agar pemda tidak mengalami krisis likuiditas, terutama demi menjamin pelayanan dasar masyarakat serta kepastian nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan honorer di berbagai daerah.

Pergantian kepemimpinan fiskal nasional ini kini dinantikan realisasinya oleh para kepala daerah. Publik berharap Menkeu baru lebih akomodatif terhadap kebutuhan riil di akar rumput, sehingga roda pemerintahan di daerah dapat berjalan optimal tanpa terbebani hambatan birokrasi anggaran yang rumit. (*)

Sumber: