Said Abdullah Optimistis Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Mulai 2028

"Karena juga ada permintaan Bapak Presiden selain PPPK, guru-guru juga kan akan ditarik ke pusat. Nah, itu kan ada paradigma baru dalam penyusunan APBN kita," ungkap Said.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan skema pendidikan gratis yang cakupannya bahkan diperluas hingga jenjang taman kanak-kanak (TK). Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Rabu, 23 September 2026, meminta jajarannya menyusun rencana dan kebutuhan anggara. Tujuannya adalah memperluas layanan pendidikan gratis mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.

BACA JUGA:Jelang RedTalks, Said Abdullah Tegaskan Fungsinya sebagai Wadah Suara Anak Muda

BACA JUGA:Hanya 71 Persen Rumah Layak Huni di Madura, Said Abdullah Salurkan Uang Reses untuk Bedah Rumah Warga Sumenep

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah mulai menyiapkan dukungan anggaran untuk TK. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diarahkan untuk mendukung operasional pendidikan pada jenjang tersebut.

Sementara untuk perguruan tinggi negeri (PTN), pemerintah telah mulai membahas skema pembebasan biaya pendidikan. Presiden meminta program tersebut disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara.

Pemerintah juga membentuk tim khusus untuk melakukan penghitungan lebih rinci terkait kebutuhan anggaran pendidikan tinggi. Tim tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan diarahkan untuk memetakan kebutuhan serta tahapan implementasi program.

Bagi Said, pemetaan tersebut penting agar kebijakan pendidikan gratis tidak hanya berhenti pada keputusan politik, tetapi dapat diterapkan dengan tata kelola yang mampu berjalan dalam jangka panjang.

BACA JUGA:Perkiraan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp174 T

BACA JUGA:Said Abdullah Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama Guru Ngaji

"2028, Insya Allah akan menjadi kenyataan," tegasnya.

Said juga memastikan pendidikan negeri di bawah Kementerian Agama perlu menjadi bagian dari perhatian dalam kebijakan tersebut. Menurut dia, cakupan pendidikan negeri tidak semestinya hanya dilihat dari sekolah yang berada di bawah satu kementerian.

"Ya, dong. Masa ada negeri hanya di Kemendikbud saja," ujarnya.

Dengan tahapan tersebut, pendidikan gratis SD hingga perguruan tinggi masih akan melalui proses pemetaan kebutuhan, penyiapan anggaran, serta perumusan mekanisme pelaksanaan. Target 2028 yang disampaikan Said menjadi proyeksi awal untuk mulai memperluas pelaksanaan program secara bertahap sebelum diarahkan mencapai cakupan penuh pada tahap berikutnya. (*)

Sumber: