Apakah Anda Pancasilais?

Sebelum mengetok palu kebijakan, suara orang-orang kecil yang bakal terkena dampaknya wajib didengarkan terlebih dahulu. Keadilan pelayanan juga harus merata, tanpa memandang tebal tipisnya dompet, tinggi rendahnya pangkat, atau faktor kedekatan keluarga.

Masalahnya, nilai-nilai luhur tidak otomatis menjelma jadi tabiat hanya karena dihafalkan sejak SD. Proses internalisasi butuh jalan panjang: dipahami maknanya, ditimbang logikanya, diresapi jadi prinsip hidup, baru dipraktikkan di lapangan.

Proses ini menuntut jam terbang, contoh dari pemimpin, latihan konsisten, dan kelonggaran untuk memperbaiki kekeliruan. Banyak orang tahu kalau diskriminasi itu dosa besar, tapi nyatanya masih sering ikut-ikutan memusuhi kelompok lain akibat hasutan lingkungan.

Kesenjangan antara ucapan dan tindakan ini bisa dibaca lewat kacamata psikologi. Icek Ajzen lewat Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa niat seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh tiga hal: sikapnya terhadap tindakan itu, tekanan sosial dari lingkungan, dan rasa mampu untuk melakukannya.

Teori ini sangat pas untuk memotret aksi nyata pengamalan Pancasila, seperti dalam urusan menolak uang pelicin atau menyetop aksi bullying.

Poin pertama menyangkut cara pandang terhadap tindakan. Apakah seseorang melihat aksi menolak suap sebagai hal yang keren dan bermanfaat? Dia harus paham betul bahwa selembar uang pelicin bisa merusak sistem pelayanan publik dan merugikan orang miskin. Pendidikan Pancasila baru akan hidup kalau mampu menyambungkan nilai abstrak dengan realitas penderitaan manusia di dunia nyata.

Poin kedua berbicara tentang norma subjektif alias lingkungan sekitar. Apakah lingkaran terdekat—seperti keluarga, teman nongkrong, dan bos di kantor—mendukung langkah jujur tersebut? Seorang pegawai yang berniat lurus bisa goyah dan stres kalau ekosistem kerjanya menganggap pungli sebagai rezeki halal yang lumrah. Sebaliknya, pimpinan yang bersih akan menjadi tameng sosial bagi bawahannya untuk tetap lurus.

Poin ketiga berkaitan dengan rasa kendali atas tindakan. Menolak suap atau melaporkan kecurangan terasa lebih mudah kalau sistemnya transparan, ada kanal pengaduan yang aman, dan korbannya dilindungi. Niat baik saja tidak cukup kalau tidak ditopang oleh kondisi riil di lapangan, mulai dari kejelasan wewenang hingga jaminan keselamatan fisik dan karier.

Tiga komponen tadi bertugas membangun niat, sementara eksekusinya tetap butuh fasilitas nyata. Seseorang mungkin punya nyali untuk menghentikan perundungan di kantor atau sekolah, tapi niat itu bisa ciut kalau dia tidak tahu cara melapor atau takut dipecat dan dikucilkan.

Oleh karena itu, khotbah moral wajib dibarengi dengan penyediaan fasilitas pendukung. Sekolah harus punya sistem aduan yang steril, dan lingkungan kerja wajib menjamin keamanan para peniup peluit (whistleblower).

Pendekatan ilmiah ini tentu bukan satu-satunya alat ukur untuk menstempel siapa yang paling pancasilais. Ini cuma alat bantu untuk menyusun langkah taktis yang membumi.

Daripada menghabiskan energi menyuruh masyarakat mencintai Pancasila lewat baliho besar, lebih baik kita kunci satu per satu perilaku yang mau diperbaiki, urai hambatannya, lalu siapkan regulasi, contoh dari atas, dan infrastruktur yang mendukung.

Di level keluarga, gerakan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil: membiasakan anak berargumen, kelapangan dada orang tua untuk meminta maaf saat salah, dan pembagian tugas rumah tangga secara adil.

Di tingkat warga, nilai ini tumbuh lewat kerja bakti dan gotong royong yang mempertemukan orang dari berbagai latar belakang. Pengalaman dihargai secara setara membuat orang sadar bahwa Pancasila sebenarnya hadir untuk melindungi kepentingan bersama.

Langkah terakhir adalah kejujuran untuk mengoreksi diri. Dalam sebulan terakhir, seberapa sering kita mau duduk tenang mendengarkan kritik orang lain? Pernahkah kita mendahulukan urusan kerabat dalam antrean pelayanan publik?

Sumber: