Merancang Skema Pendidikan Tinggi Gratis

Di sinilah ruang inovasi kebijakan terbuka. Indonesia dapat membangun skema hibrida, yakni BKT menjadi jangkar biaya, subsidi progresif menjadi instrumen keadilan, pendanaan institusi menjadi penjaga mutu, dan kapasitas fiskal menjadi pagar keberlanjutan.

Dalam konstruksi tersebut, BKT–UKT gap funding dapat menjadi jembatan implementasi. Negara menanggung lebih besar bagi mereka yang membutuhkan, memberi dukungan tambahan bagi prioritas nasional, lalu memperluas cakupan secara bertahap seiring kemampuan fiskal.

Keseimbangan ini penting. Kuliah gratis yang hanya menghapus UKT tanpa mengganti pendapatan kampus mungkin memperluas akses hari ini, tetapi dapat menggerus mutu esok hari. Sebaliknya, menjaga kesehatan keuangan kampus dengan membiarkan biaya menjadi penghalang masuk juga mengingkari fungsi sosial pendidikan. Titik temunya adalah akses yang luas, pembiayaan yang adil, dan mutu yang tetap terjaga.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi sekadar “berapa UKT yang harus dibayar mahasiswa?”, melainkan “berapa biaya pendidikan yang diperlukan, siapa yang membayar, dan bagaimana membaginya secara adil?” Sebab, pendidikan tinggi gratis tidak berarti biaya pendidikan menjadi nol. Yang dapat dibuat nol adalah tagihan kepada mahasiswa. Tantangan sesungguhnya adalah merancang siapa yang menanggungnya dan bagaimana memastikan pendidikan tinggi tetap bermutu serta berkelanjutan. (*)

*) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana Institut Teknologi Sepuluh Nopember

 

 

Sumber: