BPGMN Dibuat Prabowo, Ekonom Ungkap Ukuran Keberhasilannya

Pengalaman 2015 menjadi gambaran. Data yang dikutip dari Bank Dunia menunjukkan kerugian akibat karhutla saat itu mencapai sekitar Rp221 triliun.

Dampaknya menjalar ke sektor pertanian, kesehatan, transportasi, pendidikan, lingkungan, hingga aktivitas ekonomi.

Kerja keras para petugas Manggala Agni saat memadamkan api yang membakar lahan gambut di wilayah Kalimantan Barat.-Dok. Kementerian Kehutanan-

Prof. Murphin menawarkan ukuran yang lebih konkret melalui benefit-cost ratio. Misalnya, apabila sebuah badan membutuhkan Rp2 triliun per tahun tetapi mampu mencegah kerugian hingga Rp10 triliun, Maka manfaat ekonominya jauh lebih besar daripada biaya.

“Badan pengelola gambut dan mangrove nasional itu harus dipandang sebagai investasi negara untuk mencegah kerugian ekonomi dan melindungi aset lingkungan nasional,” ujarnya.

BACA JUGA:Karhutla di Klaten dan Pemalang Hanguskan 8,7 Hektare, BNPB: Tidak Ada Korban Jiwa

BACA JUGA:BPBD Jatim Kerahkan Helikopter PK-DAP Padamkan Karhutla Gunung Bromo

Karena itu, keberhasilan BPGMN tidak cukup diukur dari serapan anggaran. Yang lebih penting adalah luas kebakaran yang berhasil dicegah, kerugian yang ditekan, pemulihan ekosistem, serta perlindungan masyarakat di kawasan gambut.

Pemerintah memprioritaskan enam provinsi berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Data BNPB mencatat kebakaran telah melanda 72.008 hektare lahan gambut di enam provinsi tersebut hingga September 2026. Sebanyak 71.274,29 hektare di antaranya disebut sudah berhasil dipadamkan per awal September.

Pertaruhan BPGMN akhirnya sederhana: apakah badan baru itu mampu membuat negara bergerak lebih cepat daripada api?

Sebab, keberhasilan pencegahan bukan dihitung dari banyaknya api yang berhasil dipadamkan. Justru dari seberapa sedikit lahan yang sampai terbakar. (*)

Sumber: