Khofifah Minta Anggaran Jatim Lebih Tepat Sasaran dan Berdampak

“Masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang sekiranya memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas. Karenanya kita masih harus lebih menyelaraskan ketepatan desain intervensi,” katanyi.

Khofifah juga mendorong hasil evaluasi BPKP dibahas bersama pemerintah kabupaten dan kota. Dia mengusulkan 38 sekretaris daerah kabupaten dan kota dilibatkan dalam forum bersama BPKP menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan sebelum input SIPD untuk Tahun Anggaran 2028.

BACA JUGA:Kemarau Panjang, Khofifah Gelar Pasar Murah di Kedungdung, Sampang

BACA JUGA:Gubernur Khofifah Takziah ke Keluarga Korban KM Virgo, Siapkan Pendidikan untuk Cucu Almarhum

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang menyamakan persepsi mengenai perencanaan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Pemetaan kewenangan antartingkat pemerintahan juga dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih program.

Kepala Perwakilan BPKP Jatim Hasoloan Manalu mengatakan BPKP akan melanjutkan pendampingan dan evaluasi pelaksanaan program. Review akan diperkuat secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek manajemen risiko serta pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi.

“Kami minta agar Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan Bupati-Wali Kota agar menyelaraskan langkah strategisnya,” ujar Hasoloan.

BPKP, lanjut dia, akan kembali menyampaikan laporan pada awal Januari sekaligus melakukan penelitian terhadap tindak lanjut dan implementasi rekomendasi evaluasi. (*) 

Sumber: