Reshuffle Sudah, Ekonomi Menanti Kepastian

Itulah yang dikenal sebagai risk premium. Kian tinggi ketidakpastian, kian mahal biaya untuk meyakinkan modal agar bertahan.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah menyampaikan rencana menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak untuk kali pertama sejak 2016. Tujuannya ialah menambah penghasilan yang dapat dibelanjakan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.

Itu rasanya menjadi sinyal positif. Namun, pasar selalu mempunyai pertanyaan lanjutan: berapa besar kenaikannya, kapan berlaku, bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara, dan bagaimana ruang fiskalnya?

Itu juga bukan sikap cerewet karena memang demikianlah ekonomi bekerja. Janji memberikan harapan dan detail memberikan kepercayaan.

Kami di Kampus Juga Menunggu

Ketidakpastian bukan hanya bahasa investor. Kami di kampus juga mengenal dan merasakannya. Dosen, guru, peneliti, mahasiswa, dan pengelola perguruan tinggi hidup dalam jarak antara pengumuman kebijakan dan pelaksanaannya. 

Anggaran dapat bertambah, program bisa diumumkan, tetapi pertanyaan sehari-hari biasanya sederhana: kapan sampai, berapa besar, dan bagaimana mekanismenya?

Anggaran adalah angka-angka dan implementasi adalah pengalaman. Di antara keduanya kadang terdapat perjalanan yang cukup panjang. Karena itu, ketika pemerintah berbicara tentang keringanan pajak, sebagian dosen mungkin tersenyum. 

Sebab, jangankan memikirkan pajak, memikirkan penghasilan saja rasanya belum mampu memenuhi ideal kebutuhan hidupnya

Akhirnya ketidakpastian menjadi gunjingan dan bahkan gosip sesama kolega di kampus. Sebab, hanya dengan cara itu bisa menghadapi kecemasan  ketidakpastian ekonomi. 

Namun, persoalannya lebih luas dari kampus. Pedagang menunggu daya beli, pekerja menunggu kepastian kontrak, anak muda menunggu lapangan kerja, dan investor menunggu sinyal kebijakan. Ketika semua memilih menunggu, ekonomi kehilangan sebagian energinya.

Kepastian Tidak Berarti Tanpa Perubahan

Tentu pemerintah tidak mungkin menjanjikan dunia tanpa ketidakpastian. Kondisi global sendiri sedang sulit ditebak. Bank Indonesia masih menghadapi tekanan eksternal yang kuat, menjaga stabilitas rupiah, dan mempertahankan BI rate 5,75 persen pada September 2026. Harga energi dan gejolak pasar keuangan global juga memberikan tekanan bagi banyak negara berkembang.

Karena itu, persoalannya bukan menghapus ketidakpastian, melainkan yang dibutuhkan adalah tidak menambah ketidakpastian global dengan ketidakpastian domestik yang sebenarnya dapat dicegah.

Reshuffle adalah kewenangan presiden. Pergantian pejabat juga bagian dari dinamika pemerintahan. Namun, dari sisi ekonomi, yang terpenting bukan hanya siapa yang datang dan siapa yang pergi.

Sumber: