Heboh Langit Ibu Kota Berkabut, BMKG Beri Penjelasan Begini...

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi membantah narasi yang menyebutkan bahwa kabut abu-abu pekat yang menyelimuti langit Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026 merupakan kiriman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari daratan Sumatera dan Kalimantan. 

BMKG menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan satelit terkini, sebaran partikel asap dari titik kebakaran hutan sama sekali belum terdeteksi mencapai wilayah Jabodetabek.

Sekretaris Utama (Sestama) BMKG, Guswanto, menjelaskan secara rinci bahwa fenomena visual langit keabu-abuan dan penurunan jarak pandang di ibu kota murni dipicu oleh faktor internal metropolitan. 

Kondisi tersebut lahir dari akumulasi polutan perkotaan, tingginya konsentrasi partikel debu halus (PM2.5), kelembapan udara yang pekat, serta diperparah oleh kondisi atmosfer Jakarta yang sedang sangat stabil. 

BACA JUGA: Langit Indonesia Berwarna Merah Pekat dari Pantauan Satelit NASA, Karbon Monoksida Menyebar

BACA JUGA:Xiaomi Vision Gran Turismo Masuk GT7: Desain Dikerok Angin, Bawa Mode EV Pertama

Karakteristik ini membuat polusi lokal terjebak di ruang udara kota dan membentuk lapisan menyerupai kabut putih susu, berbeda dengan sifat fisik asap karhutla yang membawa konsentrasi gas karbon monoksida (CO) dalam skala masif.

"Langit keabu-abuan atau jarak pandang agak berkurang di Jakarta ini lebih besar kemungkinannya berasal dari akumulasi polutan perkotaan dan kondisi atmosfer yang stabil, bukan karena adanya kiriman asap karhutla dalam skala besar," tegas Guswanto dikutip disway.id.

Kendati langit Jakarta dipastikan bebas dari kontaminasi asap luar pulau, krisis karhutla di daerah asal justru eskalasinya kian mencekam hingga memicu reaksi keras dari parlemen. 

BACA JUGA:Kisah Warga Samarinda Dikecoh Langit Mendung, Ternyata Kota Masih Diselimuti Kabut Asap Karhutla sejak Agustus

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons situasi ini dengan mendesak pemerintah pusat untuk segera menaikkan status karhutla nasional menjadi bencana nasional.

Daniel menilai langkah politik ini teramat mendesak agar keran alokasi anggaran dana siap pakai milik negara bisa dicurahkan secara maksimal dan masif untuk melakukan pemadaman total di titik-titik api pedalaman.

Politikus senior Senayan itu menekankan bahwa fokus negara hari ini tidak boleh hanya terpaku pada kalkulasi luas lahan yang terbakar di atas peta digital. 

BACA JUGA:Usut Suap HGB Summarecon, KPK Sita Uang Rp800 Juta dari Hercules

Sumber: