Politik Ijon Kekuasaan

Terdapat ironi besar dalam demokrasi yang diwarnai politik transaksional. Pada masa kampanye, politisi mendatangi rakyat (konstituen) dengan membawa ”gula-gula”. Setelah berkuasa, sebagian berhadapan dengan anggaran yang nilainya ribuan kali lipat. Yang saat kampanye diberikan Rp100–300 ribu kepada pemilih mungkin secara politik terlihat kecil. 

Namun, jika biaya untuk memperoleh kekuasaan mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, pertanyaan tentang bagaimana besarnya modal untuk meraih kekuasaan dibayar kembali dengan anggaran negara menjadi tampak logis.

Karena itu, korupsi bukan sekadar kisah tentang pejabat yang tamak. Ia dapat menjadi rekening akhir dari demokrasi yang terlalu mahal. 

Selama jabatan diperlakukan sebagai ”investasi”, pemilu sebagai pasar, suara sebagai komoditas, dan bantuan sebagai utang budi, kita tanpa henti akan dipertontonkan sebuah paradoks ritual politik klise: rakyat diberi sedikit ketika pemilu, lalu negara ”ditagih” jauh lebih besar setelah kekuasaan diraih.

Dalam politik ijon, yang dipanen bukan hanya jabatan. Yang dipanen adalah anggaran negara. Dan, tentu saja rakyatlah yang tetap membayar tagihannya. (*)

 

Sumber: