Diskusi Panel Ahli (1): Mengurai Masalah Pendidikan Dasar dan Menengah

Banyak anak muda yang terjebak dalam disorientasi nilai: memilih mengejar popularitas instan daripada membangun fondasi keahlian yang mendalam. 

Padahal, dinamika industri modern makin mengandalkan kecakapan teknis dan kreativitas nyata, bukan sekadar lembar ijazah. Hal itu ditunjukkan dengan masih cukup tingginya angka putus sekolah. 

Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah harus memfokuskan pada reorientasi nilai dan pemerataan afirmatif. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara berkeadilan berbasis kebutuhan daerah, bukan sekadar kuota populasi. 

Program beasiswa komprehensif dan pembangunan sarana pendidikan berkualitas di daerah 3T harus terus menjadi prioritas untuk menghentikan laju putus sekolah. 

Menghadapi perubahan radikal dalam bidang teknologi informasi yang telah merambah ke berbagai sektor, redefinisi dan redesain kurikulum juga mutlak dilakukan. 

Jangan sampai anak didik mengalami keterbelakangan teknologi karena proses pembelajaran masih menggunakan kurikulum konvensional yang kurang adaptif.

Kurikulum nasional perlu mengintegrasikan literasi media, literasi finansial, dan pendidikan karakter sejak dini. 

Pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan terapan harus diperkuat agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa depan, sekaligus mengikis persepsi salah kaprah bahwa status sosial dan kesuksesan hanya ditentukan oleh gelar akademis.

Pada ranah tenaga guru, harus dilakukan restorasi harkat guru, dengan cara memerdekakan mereka dari penjara administrasi. Persoalan utama yang menggerus mutu pengajaran adalah tumpukan beban administrasi yang harus dijalankan para guru. 

Waktu dan energi guru yang seharusnya dicurahkan untuk merancang pembelajaran kreatif, mengasah penalaran siswa, dan memberikan pendampingan emosional justru habis untuk mengisi borang, laporan formalitas, dan berbagai aplikasi penilaian yang tumpang tindih.

Selain beban kerja yang tak rasional, aspek kesejahteraan dan kepastian karier guru –terutama guru honorer– harus menjadi perhatian. Penghargaan materiil dan simbolis harus terus ditingkatkan sehingga memikat talenta-talenta terbaik bangsa agar mau berkarir sebagai guru. 

Saat ini sebagian besar guru telah menerima tunjangan sertifikasi, tetapi sasaran tunjangan tersebut belum merata. Para guru di sekolah-sekolah swasta pada umumnya masih berpendapatan minim karena belum mendapat dukungan tunjangan sertifikasi guru. 

Beban administrasi guru yang selama ini sering dikeluhkan juga harus dipangkas sampai tingkat paling minimal, diganti dengan otomatisasi melalui satu sistem terpadu yang ramah pengguna.  

Guru harus didorong untuk fokus sepenuhnya pada tugas pedagogis. Administrasi kepegawaian guru harus dibedakan dengan kepegawaian umum karena tugasnya berbeda. 

Di beberapa daerah jam kerja guru masih disamakan dengan jam kerja lembaga birokrasi. Guru dikenai kewajiban mengisi presensi pulang kerja pada sore hari yang kadang menyulitkan mereka. Mereka harus diberi kelonggaran waktu untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan.

Sumber: