Bahlil Murka Dituding Terlibat Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Cs, Siapkan Somasi 3x24 Jam

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Bahlil Lahadalia rupanya tidak ingin isu penyadapan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir tanpa kejelasan. Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku sudah tahu siapa saja yang berada di balik tuduhan yang menyeret namanya.

Bukan hanya soal dugaan keterlibatan dalam penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Cs. Bahlil juga gerah dengan isu Munaslub Partai Golkar yang belakangan ikut berembus.

Ia merasa tuduhan itu bukan lagi sekadar gosip politik. Ada nama yang dipertaruhkan. Ada reputasi yang bisa dirusak.

BACA JUGA:Siapa Dalang Penyadapan Prabowo? Bareskrim Polri Ungkap Peran SU Begini...

BACA JUGA:Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar, Istana Mulai Bersih-Bersih dari Dalam

"Abu leke kelas tinggi lagi ini. Saya sudah tahu orang-orang itu, saya sudah tahu. Kalian pikir saya orang kampung enggak ngerti? Aku paham. Om paham, Om paham sekali," kata Bahlil dalam pelantikan Pengurus DPD I Golkar Maluku, Sabtu, 7 November 2026.

Bahlil melihat penyebaran isu tersebut berlangsung begitu cepat. Bahkan, menurut dia, arahnya sudah tidak jelas. Demokrasi, katanya, jangan dijadikan alasan untuk menyebarkan tuduhan yang belum terbukti.

Ia menganggap tuduhan yang dialamatkan kepadanya sebagai persoalan serius. Bahkan, ia menyamakan dampaknya dengan tindakan penyadapan itu sendiri.

BACA JUGA:Ini Fakta-Fakta Terbaru Perkembangan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

BACA JUGA:Sedap, Sadap, Mangap, Pengap: Ketika Penyadapan Menjadi Sarapan dan Perang Mengubah Peta Kekuasaan

"Ini berbahaya. Ini tuduhan-tuduhan ini menurut saya tuduhan ini sama sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," ucap dia.

Karena itu, Bahlil tidak sekadar membantah. Ia menyiapkan langkah hukum.

Sepulang dari Maluku, ia berencana mengirimkan somasi kepada pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut. Mereka diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Batas waktunya tiga kali 24 jam.

Jika kesempatan itu tidak digunakan, Bahlil memastikan persoalan akan dibawa ke ranah hukum.

Sumber: