Perampokan-Pembunuhan Istri Pengacara di Indramayu: Main Hakim Sendiri

Hari itu juga FSS dan NW dibekuk polisi sebagai tersangka pembunuh Komariah.

Rabu pagi, 4 November 2026, polisi menyerahkan jenazah Komariah (di dalam peti) kepada keluarga korban di rumah duka. Suami Komariah, Dudung, yang pengacara aktif merasa heran saat ikut mengangkat peti mati istrinya. ”Bobotnya enteng. Sekitar 10 kilogram,” katanya.

Penasaran, Dudung membuka peti. ”Kepala istri saya tidak ada. Juga, beberapa bagian tubuh hilang. Sangat mungkin istri saya dimutilasi,” ungkapnya.

Sementara itu, polisi sudah ditanya wartawan, apakah korban selain dibunuh dan dibakar, juga dimutilasi? Polisi menjawab, masih menunggu hasil autopsi korban.

Hari itu juga, Rabu siang, 4 November 2026, para tetangga korban (juga tetangga pelaku) berbondong mendatangi rumah FSS. Rumah tersebut kosong. Penghuninya sudah menghilang. Lantas, warga melempari rumah itu dengan batu. Hujan batu di rumah tersebut.

Entah, warga kesal karena pelaku terlalu kejam kepada korban ataukah karena warga tidak puas bahwa polisi belum mengumumkan korban (juga) dimutilasi. Tapi, itu tindakan main hakim sendiri.

Main hakim sendiri melanggar hukum. Tapi, mengapa itu terjadi?

Nicholas Rush Smith dalam bukunya, Contradictions of Democracy: Vigilantism and Rights in Post-Apartheid South Africa (Oxford University Press, 2019), mengungkap hal itu.

Sesuai judulnya, itu hasil riset di Afrika Selatan. Yakni, kekerasan massa terhadap tersangka kejahatan meski polisi sudah menangkap si pelaku kejahatan.

Buku tersebut membahas vigilantism, yakni tindakan masyarakat mengambil alih fungsi penegakan hukum dengan cara menghukum orang yang dianggap melakukan kejahatan tanpa melalui proses hukum yang sah.

Smith meneliti fenomena tersebut di Afrika Selatan setelah berakhirnya rezim apartheid. 

Afrika Selatan saat itu telah mengalami reformasi demokrasi, punya konstitusi yang menjamin hak warga negara, juga pembenahan institusi kepolisian serta peradilan. Namun, kekerasan oleh warga yang merasa berhak menghukum pelaku kejahatan tetap berlangsung.

Pertanyaan Smith, mengapa masyarakat masih main hakim sendiri ketika negara sudah menyediakan polisi, pengadilan, dan perangkat hukum?

Smith mengkritik anggapan bahwa main hakim sendiri terjadi karena negara gagal menjalankan fungsinya. Atau, karena masyarakat kehilangan ikatan sosial. 

Menurutnya, persoalannya kompleks. Bahkan ketika lembaga negara bekerja, masyarakat bisa saja menafsirkan tindakan lembaga tersebut sebagai bentuk kegagalan dalam memberikan keadilan dan rasa aman.

Sumber: