DPRD Gresik Dukung Penguatan Sektor Pendidikan dan Kesehatan: Tambahkan Anggaran Rp19,46 Miliar

HARIAN DISWAY - DPRD Kabupaten Gresik menyetujui pengusulan tambahan anggaran pelayanan dasar Rp19,46 miliar pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Langkah ini menjamin penguatan sektor pendidikan serta kesehatan.

Upaya memperkuat layanan publik di Kabupaten Gresik terus mendapatkan pengawalan penuh dari jajaran legislatif. DPRD Kabupaten Gresik secara konsisten menunjukkan keberpihakan pada pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat, khususnya dalam menghadirkan sistem pendidikan yang berkualitas dan fasilitas kesehatan yang merata. Kehadiran wakil rakyat dalam mengawal alokasi fiskal daerah menjadi pondasi penting bagi terciptanya kesejahteraan warga yang berkeadilan di seluruh penjuru wilayah Gresik.

Dukungan strategis ini tercermin kuat dari komitmen yang disampaikan langsung oleh pimpinan legislatif daerah. Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir menegaskan bahwa pemenuhan belanja pelayanan dasar merupakan investasi jangka panjang daerah yang tidak boleh terabaikan dalam kondisi apa pun.

"DPRD Kabupaten Gresik senantiasa berkomitmen memastikan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan untuk menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Pendidikan dan kesehatan adalah prioritas utama yang harus kita kawal bersama agar seluruh warga Gresik merasakan kehadiran pemerintah daerah secara nyata dan berkelanjutan," tegas M. Syahrul Munir saat memberikan arahan terkait arah kebijakan anggaran daerah.

BACA JUGA:DPRD Gresik Sikapi Infrastruktur di Bawean: Jamin Pemerataan Pembangunan dan Transportasi

BACA JUGA:DPRD Gresik Dukung Penertiban Bangunan Liar: Bongkar Makam Fiktif dan Rumah di Sempadan Sungai

Komitmen pimpinan dewan tersebut diselaraskan dengan langkah konkret alat kelengkapan dewan yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS, legislatif melakukan kajian mendalam terhadap postur belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Hasil pencermatan tersebut melahirkan rekomendasi menebalkan alokasi anggaran sebesar Rp19,46 miliar yang diperuntukkan bagi Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Penambahan anggaran senilai Rp19,46 miliar tersebut dibagi secara terukur sesuai tingkat kebutuhan lapangan. Sektor pendidikan mendapatkan usulan tambahan alokasi sebesar Rp6,63 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk menyelesaikan sejumlah pos krusial, seperti pemenuhan hak gaji tenaga outsourcing selama satu tahun penuh, pengadaan sarana mebeler sekolah dasar negeri, hingga peningkatan kapasitas kepemimpinan para kepala sekolah. Sementara itu, sektor kesehatan mendapatkan sokongan sebesar Rp12,829 miliar guna memperkuat sarana penunjang rumah sakit umum daerah dan peremajaan armada penanganan medis di puskesmas.

Sinergi dan keharmonisan pandangan juga ditunjukkan oleh pimpinan dewan lainnya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Lutfi Dhawam menyampaikan bahwa penguatan sektor pendidikan dan kesehatan adalah langkah paling tepat untuk membangun sumber daya manusia berkualitas di Kabupaten Gresik.

RS Sehati yang juga menjadi langkah strategis untuk layanan kesehatan yang prima kepada masyarakat Gresik. Kominfo Kab. Gresik.-Dok. RS Sehati Gresik-

"Setiap rupiah yang dialokasikan untuk sekolah, guru, serta fasilitas kesehatan publik akan berdampak langsung pada peningkatan mutu kehidupan warga. Kami di DPRD Gresik menyambut baik dan siap mengawal alokasi ini agar terwujud efisiensi yang menghasilkan manfaat paling optimal bagi generasi penerus di Kabupaten Gresik," kata Lutfi Dhawam penuh optimisme.

Kebijakan alokasi anggaran ini sejalan dengan arahan strategis pembangunan daerah yang berfokus pada pemerataan akses sosial. DPRD Kabupaten Gresik menilai bahwa keberadaan sekolah swasta, lembaga pendidikan keagamaan, hingga sekolah negeri membutuhkan perhatian yang proporsional. Dukungan finansial yang memadai akan menjaga stabilitas operasional lembaga pendidikan sekaligus mendorong pemerataan mutunya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Mujid Riduan menuturkan bahwa legislatif tidak hanya berfokus pada pemenuhan angka anggaran semata, tetapi juga pada kepastian keberlanjutan program prioritas di lapangan.

"Penguatan dana operasional sekolah serta dukungan penunjang layanan kesehatan masyarakat adalah bukti hadirnya wakil rakyat dalam menjawab harapan warga. Langkah bersama ini menjadi sinergi yang sangat positif antara fungsi pengawasan legislatif dengan pelaksanaan program pembangunan daerah demi terwujudnya Gresik yang lebih maju dan sejahtera," tutur Mujid Riduan.

Sumber: