Fatwa Haram Vape: Saatnya Pemerintah Melarang Produksi dan Peredarannya

TERBITNYA Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape semestinya menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas. Persoalan vape tidak lagi cukup dipandang sebagai urusan gaya hidup, pilihan konsumsi, atau sekadar persoalan kesehatan individual. 

Ketika perangkat tersebut telah ditemukan dimanfaatkan sebagai media konsumsi dan peredaran narkotika, kita sedang berhadapan dengan persoalan serius yang menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda.

Fatwa MUI tersebut memberikan landasan keagamaan yang jelas. Penggunaan vape dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Bahkan, fatwa itu juga menetapkan bahwa memproduksi dan/atau memperjualbelikan vape hukumnya haram.

Penting ditegaskan bahwa fatwa tersebut tidak lahir secara tiba-tiba. Sebelum menetapkannya, Komisi Fatwa MUI terlebih dahulu mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pada 3 November 2026, Komisi Fatwa menyelenggarakan focus group discussion (FGD) di Jakarta. 

BACA JUGA:BNN Ingin Vape Dilarang Total, Ribuan Cartridge dan Tonan Narkotika Disita Sepanjang 2026

BACA JUGA:Polda Metro Jaya Periksa YouTuber Bigmo Terkait Promosi Vape ke Anak di Bawah Umur

Forum tersebut melibatkan berbagai institusi dan unsur terkait, mulai Mabes Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Komnas Pengendalian Tembakau, hingga Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI).

Keterlibatan berbagai pihak tersebut memungkinkan Komisi Fatwa mendengar langsung beragam perspektif. Mabes Polri dan BNN memberikan perhatian pada aspek penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi narkotika. Kementerian Kesehatan dan BPOM menyampaikan perspektif risiko kesehatan dan pengawasan produk. 

Kementerian Perindustrian serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan pandangan mengenai aspek industri, regulasi, penerimaan negara, dan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Komnas Pengendalian Tembakau dan APVI turut menyampaikan pandangan dari perspektif masyarakat dan pelaku usaha.

Yang menarik, fatwa itu tidak berhenti pada penetapan hukum keagamaan. MUI secara tegas merekomendasikan presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. 

BACA JUGA:Pemerintah Kaji Larang Total Vape di Indonesia Jika Terbukti Jadi Jalur Masuk Narkoba

BACA JUGA:Soal Rencana Larangan Jual Vape 200 Meter dari Sekolah, Kadin Jatim: Lebih Baik Fokus Pengawasan Usia

Pemerintah juga diminta mengendalikan peredaran vape, mengevaluasi izin industri, memperketat pengawasan, serta mengoordinasikan langkah lintas kementerian dan lembaga.

Rekomendasi tersebut patut dibaca sebagai panggilan kebijakan publik. Sebab, ketika sebuah produk telah menimbulkan risiko yang melampaui kepentingan konsumennya sendiri, negara tidak cukup hanya memberikan imbauan. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merusak kesehatan, keselamatan, dan ketertiban sosial.

Sumber: