Prabowo Membutuhkan Wakil Presiden Seperti Apa?

Konstitusi sudah memberikan jawaban yang sangat jelas. Pasal 8 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa apabila [residen mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, ia digantikan oleh wakil presiden sampai akhir masa jabatan.

Artinya, wakil presiden bukan hanya pendamping presiden. Tetapi adalah orang yang secara konstitusional dipersiapkan untuk menjadi presiden. Maka, memilih wapres tanpa menguji kesiapannya memimpin negara sama saja dengan mempertaruhkan nasib kesinambungan pemerintahan.

Kita tentu harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Gibran memiliki pengalaman sebagai wali kota Surakarta sebelum menjadi wakil presiden. Namun, pengalaman memimpin sebuah kota tentu berbeda dengan kapasitas mengelola negara sebesar Indonesia. 

Jabatan wakil presiden menuntut kematangan politik, pemahaman konstitusi, kemampuan diplomasi, kecakapan ekonomi, serta kewibawaan kenegaraan yang tidak bisa diperoleh hanya melalui popularitas atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Ini bukan soal usia muda atau tua. Ini soal kecukupan kapasitas. Karena itu, pengganti Gibran semestinya memiliki kualitas kepemimpinan yang jauh lebih matang dan rekam jejak yang lebih teruji. Kita harus berani menaikkan standar, bukan sekadar mengganti nama.

Setidaknya ada lima syarat yang perlu menjadi ukuran. 

Pertama, pengalaman memimpin institusi besar dan memahami kompleksitas pemerintahan. 

Kedua, kapasitas intelektual serta penguasaan persoalan ekonomi, hukum, pertahanan, dan hubungan internasional. 

Ketiga, integritas dan keberanian menjaga konstitusi. 

Keempat, kemampuan mempersatukan masyarakat yang makin mudah terbelah oleh kepentingan politik. 

Kelima, kesiapan mengambil alih kepemimpinan nasional sejak hari pertama apabila presiden berhalangan tetap.

Ada satu syarat tambahan yang tidak kalah penting: wapres harus berani mengatakan tidak ketika kebijakan presiden berpotensi merugikan negara. Loyalitas kepada presiden tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi dan rakyat. 

Wakil presiden yang hanya pandai menyenangkan presiden mungkin nyaman bagi kekuasaan, tetapi belum tentu bermanfaat bagi bangsa.

Presiden Prabowo kini menghadapi ujian yang lebih besar daripada sekadar menentukan dua nama untuk diajukan kepada MPR. Ia tentu sedang menentukan seperti apa kualitas kepemimpinan nasional yang ingin diwariskan kepada Indonesia.

Jangan sampai pengisian jabatan itu kembali dikalahkan oleh transaksi partai, pembagian kekuasaan, atau kompromi elite. Kesempatan tersebut terlalu penting untuk diperlakukan sekedar hanya sebagai urusan bagi-bagi kursi.

Sumber: