DPRD Gresik Kawal Jaminan Kesehatan Masyarakat: Upayakan Tetap Bisa Berobat Gratis

DPRD Gresik Kawal Jaminan Kesehatan Masyarakat: Upayakan Tetap Bisa Berobat Gratis

LAYANAN KESEHATAN untuk warga Gresik terus diupayakan agar tepat sasaran bagi yang memerlukan.-Moch Sahirol Layeli-

Perubahan data penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdampak pada sekitar 28 ribu warga Kabupaten Gresik. Namun, perubahan status kepesertaan tersebut dipastikan tidak akan menghalangi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

KETUA DPRD Gresik M. Syahrul Munir mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan skema pembiayaan alternatif bagi warga yang kepesertaan PBI-nya dinonaktifkan pemerintah pusat. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tetap terlindungi selama proses penataan dan pemutakhiran data berlangsung.

“Prinsipnya seluruh warga Gresik tetap harus bisa berobat gratis. Masyarakat cukup membawa KTP saat datang ke fasilitas kesehatan sembari kepesertaannya kami daftarkan kembali,” kata Syahrul.

Menurut dia, persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD karena menyangkut hak dasar masyarakat. Perubahan data yang mengikuti pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak boleh berujung pada terputusnya akses warga terhadap layanan kesehatan.

Dari sekitar 28 ribu peserta yang terdampak, sebanyak 16.800 orang telah dialihkan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten Gresik. Sementara itu, sekitar 11.200 orang lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi dan penganggaran.

BACA JUGA:DPRD Gresik Sosialisasikan Perda Disabilitas: Upayakan Pemenuhan Hak Secara Inklusif

BACA JUGA:DPRD Gresik Optimalisasi Retribusi Pasar untuk Dongkrak PAD: Sempurnakan Tata Kelola, Kuatkan Pengawasan

Syahrul menegaskan, DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan seluruh proses tersebut berjalan. Pengawasan dilakukan agar kebijakan penyesuaian kepesertaan tidak justru membebani masyarakat yang membutuhkan layanan medis.

Komitmen itu juga diarahkan pada keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC). Sebab, jaminan kesehatan tidak cukup hanya diselesaikan melalui penanganan warga yang terdampak perubahan data tahun ini. Pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk tahun berikutnya.

Dalam rancangan APBD 2027, Pemkab Gresik merencanakan anggaran Rp108 miliar untuk pembayaran premi peserta PBI JKN. Selain itu, disiapkan dana cadangan Rp12 miliar. Dengan demikian, total alokasi yang diproyeksikan untuk mendukung keberlanjutan program tersebut mencapai Rp120 miliar.

Bagi DPRD, kepastian anggaran itu penting agar program jaminan kesehatan tidak mengalami kendala pembiayaan. Saat diwawancarai pada 10 November 2026, Syahrul menyebut pengawasan terhadap kebijakan kesehatan akan terus dilakukan melalui fungsi masing-masing komisi di DPRD.


ANTREAN WARGA yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit.-Moch Sahirol Layeli-

Di sisi lain, persoalan akurasi data penerima bantuan juga perlu mendapat perhatian. Pemutakhiran DTSEN dinilai masih membutuhkan evaluasi karena ditemukan indikasi warga dengan kondisi ekonomi kurang mampu justru masuk kelompok desil 6–10, yang dikategorikan sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.

Syahrul meminta pemerintah daerah melakukan verifikasi dan pembenahan data secara cermat. Dengan begitu, bantuan kesehatan dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: