Tambang untuk Rakyat

Tambang untuk Rakyat

ILUSTRASI Tambang untuk Rakyat.-MAULANA PAMUJI GUSTI-HARIAN DISWAY-

Di sinilah penguasaan manfaat ekonomi sebesar 70 persen menjadi relevan. Negara tidak sekadar ingin memperoleh bagian lebih besar dari hasil penjualan mineral, tetapi juga berupaya menangkap resource rent, yakni keuntungan ekonomi tambahan yang muncul karena perusahaan memperoleh hak mengeksploitasi sumber daya alam yang jumlahnya terbatas.

Pertumbuhan Tanpa Pemerataan Hanya Memperbesar Ketimpangan

Dalam perspektif teori pertumbuhan endogen atau endogenous growth theory yang dikembangkan Paul Romer, pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak cukup mengandalkan akumulasi modal dan eksploitasi sumber daya alam. Pertumbuhan harus ditopang oleh investasi produktif, penguasaan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan inovasi. 

BACA JUGA:Korporasi Tambang Cabang Ormas Keagamaan

BACA JUGA:Beking Tambang Rumit sampai Langit ke Tujuh

Artinya, kekayaan tambang tidak boleh berhenti sebagai komoditas mentah yang menghasilkan keuntungan jangka pendek. Ia harus menjadi modal untuk membangun kapasitas ekonomi nasional.

Joseph Stiglitz bahkan berulang kali mengingatkan bahwa ketimpangan yang berlebihan dapat merusak efisiensi ekonomi, mempersempit kesempatan, dan melemahkan fondasi pertumbuhan jangka panjang. Karena itu, tambahan penerimaan negara dari sektor pertambangan harus dialokasikan secara produktif dan distributif.

Pertama, membangun pendidikan dan kesehatan berkualitas, khususnya di daerah penghasil tambang. Kedua, memperkuat infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah. Ketiga, mengembangkan industri hilirisasi yang menciptakan lapangan kerja dengan keterampilan dan upah lebih baik. 

Keempat, memberikan kesempatan kepada UMKM dan pengusaha lokal masuk ke rantai pasok industri pertambangan. Kelima, menyediakan dana pemulihan lingkungan dan jaminan reklamasi pascatambang. Jangan sampai negara menikmati keuntungan ketika tambang berproduksi, tetapi menyerahkan tagihan kerusakan ekologis kepada masyarakat setelah cadangannya habis.

BACA JUGA:PP (Perusahaan Pertambangan) Muhammadiyah

BACA JUGA:Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Ditolak, WALHI Soroti Indikasi Ekspansi Tambang Emas

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan 70 persen tidak semestinya hanya diukur melalui peningkatan penerimaan APBN. Indikatornya harus mencakup penurunan kemiskinan daerah tambang, pertumbuhan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, penguatan industri lokal, serta perbaikan kualitas lingkungan.

Belajar dari Norwegia dan Botswana

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa penguasaan negara terhadap kekayaan alam dapat menjadi instrumen pembangunan apabila ditopang tata kelola yang kuat.

Norwegia merupakan contoh nyata. Negara itu tidak menyerahkan seluruh keuntungan minyak dan gas kepada mekanisme pasar. Pemerintah menerapkan pajak khusus keuntungan sumber daya, kepemilikan langsung negara dalam sejumlah proyek melalui state’s direct financial interest (SDFI), serta kepemilikan mayoritas saham di Equinor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: