SURABAYA, DISWAY.ID- JAWA TIMUR menjadi catatan khusus bagi Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. Sebab, ada satu daerah yang masih level 3. Yakni, Kabupaten Pamekasan.
Menko Marves itu menyampaikan langsung saat konferensi pers virtual tentang evaluasi PPKM pasca-Lebaran pada Senin (9/5). PPKM level di daerah se-Jawa Bali pun sudah diperbarui. Melalui Instruksi Mendagri Nomor 24 yang diterbitkan kemarin (10/5).
Bahkan, kini performa penanganan pandemi Covid-19 di Jatim juga mulai kendur. Itu terbukti dari hasil penerapan PPKM level terbaru. Sebanyak 30 kabupaten/kota masuk level 2 dan hanya 7 kabupaten/kota yang masuk level 1. Sementara itu, Kabupaten Pamekasan masih bertahan di level 3.
Jauh berbeda dengan capaian pada 19 April lalu. Jumlah daerah di Jatim paling banyak yang masuk level 1. Yakni, mencapai 12 kabupaten/kota. Sisanya, 25 kabupaten/kota, masuk level 2 dan 1 kabupaten masuk level 3.
Kenapa demikian?
”Karena banyak daerah tracing-nya melemah. Dari level memadai menjadi sedang,” ujar epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo.
Menurutnya, penurunan upaya tracing itu selalu terjadi saat liburan panjang. Kebetulan beberapa waktu lalu memang momen libur Lebaran. Semestinya, pada momen apa pun, tracing tak boleh lemah.
Sebab, tracing itu merupakan kapasitas respons. Menunjukkan usaha penting dalam menekan persebaran virus. Untung, kata Windhu, beberapa indikator surveilans lainnya masih bagus. Transmisi kasus, positivity rate, hingga angka kematian (mortalitas).
Ada dua hal penting yang harus selalu diperhatikan. Yaitu, hospitalisasi dan mortalitas. Terutama saat didominasi Omicron yang punya daya tular tinggi.
”Dua hal itu yang cukup dipantau terus. Karena keduanya gak bisa ditutupi,” ujarnya. Misalnya, apabila banyak orang yang masuk rumah sakit dan angka kematian meningkat. Meskipun tracing rendah, akan ketahuan kasusnya masih tinggi.
Itulah yang bisa dijadikan patokan. Apabila laporan rumah sakit menurun, berarti situasi cukup aman. Kendati sebelumnya mobilitas masyarakat sangat tinggi. Mengingat, ada aliran jutaan orang saat arus mudik dan balik.
Sementara itu, PPKM Surabaya justru naik ke level 2 setelah menyandang level 1 selama satu setengah bulan. Komisi D DPRD Surabaya menanyakan kenaikan level yang mengagetkan itu. ”Situasi aman kok malah naik?” tanya Ketua Komisi D DRPD Surabaya Khusnul Khotimah dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya kemarin (10/5).
Kabar kenaikan level itu juga dipertanyakan semua anggota komisi yang hadir. Sebab, mereka melihat tidak ada lonjakan kasus selama sepekan terakhir.
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya dr Sri Setyani mengklarifikasi kabar tersebut. Kenaikan level PPKM terjadi karena kesalahan administrasi. ”Ada delapan indikator yang jadi penilaian Kementerian Kesehatan. Nah, pada indikator kelima kita yang bermasalah,” ungkap Sri.
Indikator itu adalah tingkat tracing per 100 ribu penduduk. Angka Surabaya nol. Dianggap tidak ada tracing sama sekali. Itu terjadi karena kesalahan sistem. Data yang diunggah pemkot ke aplikasi kementerian tidak terbaca.