Hasil riset: 57,9 persen responden dukung Polri menindak konten hoaks pecah-belah umat beragama. "Cukup baik," tulis lembaga riset, Indikator Politik Indonsia, Selasa (28/9/21).
---------------
Berarti, ada sekitar 42,1 persen yang tidak mendukung, juga abstain. Angka yang cukup tinggi.
Riset ini dilakukan 17 sampai 21 September 2021. Total responden 1.200 orang se-Indonesia. Via telepon. Sedangkan, 296.982 orang se-Indonesia pernah diwawancarai tatap muka oleh Indikator Politik Indonesia, dalam rentang 3 tahun terakhir.
Pertanyaan riset, seberapa sering responden mendengar atau membaca berita tentang hoaks yang bisa memecah belah umat beragama?
Jawaban responden, 38,8 persen responden menyatakan cukup sering mendengar berita hoaks. Lalu sangat sering 7,1 persen dan 31,3 menyebut jarang.
Itu berarti total 45,9 persen sering dan sangat sering mendengar hoaks berindikasi memecah belah umat beragama. Tandanya, mayoritas responden (54,1 persen) tidak tahu atau jarang-jarang mendengar.
Dari riset terkait pengetahuan responden tentang materi riset, maka angka 57,9 mendukung Polri bertindak tegas, berarti cukup tinggi. Sebab, mayoritas (54,1 persen) tidak tahu ada hoaks pemecah-belah umat beragama.
Jangan salah, sangat banyak masyarakat desa dan pedalaman yang tidak mengakses internet. Juga tidak membaca koran. Akses informasi media massa dan media sosial, nyaris nol. Tapi, mereka menonton TV.
Sedangkan, TV selama ini kurang memberitakan soal hoaks model begini. Karena, mungkin dikhawatirkan justru memberitahu orang yang semula belum tahu.
Balik lagi, tetap saja ada yang tidak mendukung Polri menindak hoaks model tersebut. Gampangnya, mereka (42,1 persen) berharap agar Polri membiarkan saja hoaks berpotensi memecah-belah umat beraagama.
Inilah jawaban dari: Mengapa hoaks pemecah-belah umat beragama masih tinggi. Yang bisa disimpulkan, bahwa kondisinya jeblok.
Riset tersebut, dikatakan, memiliki tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Riset ini berguna bagi Polri, agar tetap tegas menindak hoaks pemecah-belah umat. Seandainya tidak atau kurang tegas, pelaku bakal merajalela. Sebaliknya, masyarakat jadi tahu kualitas mereka. Agar memperbaiki diri.
Contoh terbaru: Polisi menangkap pembuat komentar menghina anggota Brimob yang gugur ditembak KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) Papua.