BUS Trans Semanggi Suroboyo masih terparkir di halaman PO Kalisari kemarin (4/1). Program Buy the Service (BTS) Teman Bus dari Kementerian Perhubungan batal bergulir bulan ini.
”Rasanya kayak di-prank,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati kemarin. Ia memiliki salinan surat penghentian operasional bus dari Kemenhub. Selain Surabaya, kota-kota lain yang memiliki program BTS juga terkena imbasnya. Semua armada baru bisa beroperasi lagi pada akhir Januari.
Semua armada tidak bisa mengaspal karena Kemenhub mengubah skema lelang. Yang semula berlaku untuk setahun, kini diperpanjang hingga 3 tahun. Perpanjangan durasi ini dilakukan agar lelang tidak diulang setiap tahun. Aning kecewa karena urusan administrasi itu seharusnya tidak memengaruhi pelayanan transportasi.
Pemenang lelang Trans Semanggi adalah PT Seduluran Bus Suroboyo. Itu adalah konsorsium gabungan dari tiga perusahaan otobus (PO) ternama di Jawa Timur. Yakni PT Kalisari Citra Jaya (Surabaya), PT Harapan Jaya Prima (Tulungagung) dan PT Tentrem Sejahtera Karoseri (Malang).
PT Seduluran Bus Suroboyo akan mengoperasikan 104 armada bus besar berkapasitas 49 penumpang. Sasis bus diproduksi oleh Mercedes-Benz sedangkan badannya dirakit oleh Karoseri Tentrem.
Model bodi yang digunakan adalah generasi terbaru Velocity W5 yang digunakan armada TransJakarta. Panel bus menggunakan aluminium, agar bobot kendaraan lebih ringan dan hemat bahan bakar.
Akan ada 40 bus listrik, sedangkan yang diesel mencapai 64 unit. Contoh bus itu sudah dipamerkan di Halaman Balai Kota 29 Desember lalu. Sayangnya semua bus itu harus ngandang karena problem lelang.
Pemerintah daerah bisa menggunakan dana talangan agar bus tetap beroperasi bulan ini. Namun, Aning melihat opsi itu sulit dilakukan. “Anggaran dishub untuk transportasi sangat minim,” kata politisi PKS itu.
Pada 2022 anggaran dishub mencapai Rp 477 miliar. Anggaran operasional Suroboyo Bus hanya Rp 70 miliar. Tidak sampai 20 persen.
INTERIOR kabin bus Trans Semanggi Suroboyo didesain cukup nyaman bagi penumpang. (Foto: Eko Suswantoro-Harian Disway)Dia membandingkan anggaran Dishub Surabaya dengan Dishub Semarang. Dishub kota lumpia itu punya anggaran belanja Rp 250 miliar. “Tapi alokasi untuk Trans Semarang sampai 80 persen,” jelas Aning.
Dia melihat Wali Kota Eri Cahyadi masih belum memprioritaskan urusan transportasi. APBD Surabaya 2022 difokuskan pada penanganan pendidikan dan kesehatan.
Dinas Pendidikan Surabaya dapat jatah anggaran Rp 2,1 triliun tahun ini. Sementara Dinas Kesehatan Surabaya serta RSUD Soewandhie dan Bhakti Dharma Husada (BDH) juga disuntik Rp 2 triliun lebih.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah transportasi tidak masuk dalam urusan wajib. Karena itulah dalam diskusi yang digelar Koalisi Pejalan Kaki, urusan transportasi publik itu diusulkan untuk naik derajat.
”Kacamata teman-teman di Kemenhub belum melihat angkutan umum sebagai kebutuhan dasar,” ujar Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus. Karena itulah transportasi publik di Indonesia masih banyak dikeluhkan.
Alfred justru melihat pemerintah masih pro kepada angkutan pribadi. Makanya muncul kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).