Mobil dan sepeda motor semakin terjangkau. Perlahan, kebijakan itu menggerus transportasi publik yang sedang ditawarkan kemenhub.
Kendati begitu program BTS yang ditawarkan kemenhub bukan tanpa celah. Pegiat Transportologi Sukma Larasati melihat skema BTS tidak sustain. “Kelemahannya tentang berapa lama BTS diberikan ke daerah. Karena beban biaya dari pusat tidak kecil,” ujarnyi.
PETUGAS mengecek sabuk pengaman di tempat duduk bus Trans Semanggi Suroboyo. (Foto: Eko Suswantoro-Harian Disway)Kemenhub memberikan subsidi penuh agar bus bisa beroperasi tanpa tergantung jumlah penumpang. Operator pemenang lelang dibayar berdasarkan jarak tempuh bus. Sedangkan anggaran pemerintah pusat tidak mungkin terus dikucurkan untuk daerah peserta program BTS.
Saat penumpang BTS sudah ramai, pemerintah pusat bisa mencabut subsidinya. Kewenangan dialihkan ke daerah yang sudah bisa mandiri. Anggaran BTS dari pusat lalu dialihkan ke daerah lain. “Yang kami pertanyakan escape road nya apa nih? Misalnya penumpang sudah di atas 50 persen,” katanyi.
Lala, panggilan akrab Larasati, melihat BTS sangat bergantung pada kebijakan politik. Saat pemimpin negara berganti, programnya juga bisa hilang. Masalahnya, di awal peluncurannya BTS sudah diwarnai kontroversi. (Salman Muhiddin)