Seperti main-main, Sekber Prabowo-Jokowi menuju Pilpres 2024 diumumkan Sabtu (15/1). Tapi, dikomentari banyak politikus. Meski idenya nyaris sia-sia.
Harian Disway - SEKBER (Sekretariat Bersama) Dukungan Prabowo-Jokowi menuju Pilpres 2024 dideklarasikan lewat keterangan tertulis Sabtu (15/1). Bunyinya:
”Mendorong Prabowo Subianto calon presiden dan Joko Widodo calon wakil presiden. Ini sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024.”
Kantornya di Gambir, Jakarta Pusat. Alasannya, kepemimpinan Presiden Jokowi memajukan Indonesia. Koordinatornya, G. Gisel, mengatakan:
”Beruntung sampai saat ini Indonesia belum jatuh pada jurang resesi akibat pandemi korona. Sedangkan banyak negara sudah resesi, termasuk negara tetangga Singapura.”
Maka, roda pembangunan perlu dilanjutkan. Tapi, berdasar Pasal 7 UUD 1945, Presiden Jokowi tidak boleh lagi maju sebagai capres. Karena sudah memimpin dua periode. Maka, dipasangkan jadi cawapresnya Prabowo.
Komentar paling ”senang” pasti dari partainya Prabowo, Gerindra. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menganggap deklarasi itu sebagai harapan masyarakat.
Muzani kepada pers Minggu (16/1) mengatakan:
"Keinginan-keinginan masyarakat, berbagai macam deklarasi. Ada yang menginginkan Prabowo-Puan, Prabowo-Muhaimin, ada juga Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Buat kami, semuanya yang diinginkan masyarakat semua kami perhatikan. Semua kami dengar dan semua kami catat sebagai sebuah harapan."
Yang kontra dari PKS. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada pers Sabtu (15/1) mengatakan:
"Pertama, ide boleh saja. Kedua, saya tidak yakin Pak Jokowi mau. Kasihan. Publik akan menilai Pak Jokowi terkesan pencari kekuasaan."
Dilanjut: "Kita nikmati saja semua dinamika yang ada."
Komentar dari PDIP datar saja. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan Sabtu mengatakan: "Hal-hal seperti itu sangat dinamis. Jadi tidak perlu tanggapan."
Lain lagi, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari. Kepada wartawan, ia mengatakan, dalam berkonstitusi, ada budayanya.
Feri: "Setiap yang habis periode, dalam budaya berkonstitusi, Pak Jokowi tetap dipanggil presiden. Lalu, bisa dibayangkan jika kemudian menjadi calon wakil presiden."