Teguh mengutip tujuan negara Indonesia berdasar alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pers Indonesia harus mengacu ke situ.
1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2) Memajukan kesejahteraan umum.
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Firli menegaskan pernyataan Teguh, bahwa pers JMSI seharusnya mengarah ke tujuan negara Indonesia yang sudah disepakati para founding father tersebut.
Firli: "Jadi, kalau ada berita pers bersifat ujaran kebencian, pecah belah bangsa, hoaks, maka sangat jauh dari tujuan negara Indonesia."
Pemberantasan korupsi jelas melindungi segenap bangsa Indonesia. Sekaligus juga memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan pers mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ada empat lokasi kamar korupsi. Di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan partai politik.
Di tiga kamar pertama sudah jelas. Sangat sering koruptor dari kamar-kamar itu tertangkap tangan KPK. Terbaru, hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.
Sedangkan di nomor empat (partai politik) jarang disinggung. Padahal, di sana marak transaksional. Kader parpol untuk bisa jadi ketua DPP, DPW, DPC, transaksional. Kader ikut pilkada, transaksional.
Firli: "Berdasar survei kami, 82,83 persen para kader parpol transaksional. Baik di dalam lembaga partai maupun ke pilkada. Ini politik biaya tinggi."
Lebih parah lagi, biaya pemilu yang begitu besar ditanggung sponsor. ”Inilah embrio korupsi. Yang membuat penangkapan koruptor tak habis-habisnya, sekarang.”
Tanpa banyak teori, Firli akan mengajak pers ikut masuk, mengawal jalannya sistem di empat kamar tersebut. ”Apakah Anda siap?” tanyanya. Dijawab serentak: ”Siap...”
Dikutip dari dokumen Partnership for Transparency, yang mengutip majalah Fund for Peace and Foreign Policy, Juni 2013, korupsi parah menjadikan negara gagal.
Dalam indeks yang diterbitkan waktu itu, ada sepuluh negara gagal gara-gara korupsi, versi majalah tersebut. Paling parah Somalia. Disusul Kongo. Kebanyakan negara-negara Afrika dan Afghanistan. Indonesia tidak termasuk.