Mantan menteri sosial itu bahkan ingin OPOP mengambil bagian dalam pemerintahan. Artinya, menjadi peserta pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa. Apalagi, target potensi belanja produk dalam negeri (PDN) Jatim tertinggi nasional. Yakni, mencapai Rp 26,8 triliun pada tahun ini.
”Peluangnya luar biasa. Minimal tersedia 40 persen dari total belanja itu untuk PDN,” ungkapnyi. Karena itu, Khofifah meminta OPOP bisa menyuplai produknya. Tentu terlebih dulu harus terdaftar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Kemenperin. Minimal produknya harus memiliki PIRT dan NIB.
Kesempatan itu tak boleh terlewat. Waktunya terbatas. Presiden bakal mengumpulkan seluruh gubernur, bupati/wali kota, dan semua direktur utama BUMN di Bali pada Jumat (25/3). Agendanya, membahas potensi belanja PDN di setiap wilayah.
Menurut Khofifah, kesuksesan OPOP bisa menjadi salah satu faktor kemajuan ekonomi di Jatim. Mengingat, basis pesantren terbesar di Indonesia adalah Jatim. Dia juga ingin setiap pesantren bisa mencontoh beberapa desa devisa.
”Mereka berhasil mengekspor produknya. Melibatkan masyarakat satu kampung. Saya kira pesantren punya potensi yang sama,” uajrnyi. (Mohamad Nur Khotib)