SURABAYA, HARIAN DISWAY - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur siluman. Begitulah Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyebut istilah untuk PPDB jalur curang. Fenomenanya ada, tapi tidak terlihat.
Harian Disway mengulas praktik kecurangan itu dua tahun lalu. PPDB sudah tuntas sejak 30 Juni, namun masih ada siswa yang diterima ke SMPN hingga bulan Juli.
Saat itu, rekan seperjuangan Reni di Fraksi PKS, almarhum Ibnu Shobir berhasil mengungkap modus kecurangan itu. Shobir yang pernah jadi Kepala SMP Tri Shakti Surabaya, mendapat laporan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS ) SMP Swasta.
Banyak siswa yang tiba-tiba mengundurkan diri dari sekolah mereka. Alasan mereka aneh: Sudah diterima di SMP negeri.
Mayoritas kepala sekolah SMP Swasta yang dibajak, meradang. Kok bisa? PPDB kan sudah selesai. Kalau tidak diterima di negeri. Ya, ke swasta.
Setelah ditelusuri, wali murid ternyata melobi salah satu anggota DPRD Surabaya. Surat “sakti” dari parlemen itu membuat kuota masuk ke SMP negeri menggelembung.
Satu kelas bisa disesaki 42 siswa. Padahal negara sudah mengatur batas ideal per rombel hanya 32 siswa.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mewanti-wanti agar praktik itu tidak terjadi lagi. Ia meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya berani memberantas mafia PPDB.
Pemenuhan pagu yang tidak sesuai dengan prosedur rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika itu terulang, wali murid yang jujur bakal dirugikan. “Makanya, tahapan pemenuhan pagu ini harus dikawal betul-betul. Kalau sudah penuh jangan dipaksa masuk,” ujar Reni, Jumat, 17 Juni 2022.
Dua hari sebelumnya, Reni memantau langsung ruang konsultasi PPDB di Dispendik Surabaya. Semua prosesnya dilakukan secara online. Seharusnya sistem itu bisa mewujudkan PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Kendati begitu, sistem terbaik bisa ditembus apabila eksekuisi dan pengawasan lemah. Ia juga meminta wali murid tidak mudah percaya dengan calo yang menawarkan jalan tikus. “Dulu pernah ada yang dijanjikan masuk negeri dengan menggelontorkan dana sekian, tapi kenyataanya tidak didaftarkan sehingga ketika pengumuman, orang tuanya pun kebingungan,” kata Reni.
Atas kejadian tersebut Reni berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Dispendik untuk menindak tegas mafia PPDB. “Bahkan jika ada kecurangan dari unsur pihak sekolah atau dinas, pemkot harus berani memberikan sanksi," tegas mantan anggota Komisi D DRPD Surabaya itu.
Sebagai informasi, Persaingan masuk ke SMP negeri bakal lebih ketat. Terdapat 39.617 peserta didik lulusan SD yang berebut bangku dengan daya tampung sejumlah 18.800 siswa di 63 SMP negeri se-Surabaya.
Praktis, 20.817 peserta didik lainnya tidak kebagian kuota. Terlebih lagi di wilayah dengan keberadaan sekolah negeri yang masih minim.
“Bagi siswa yang tidak masuk ke (sekolah) negeri, para orang tua dan siswa tetap semangat dan tetap berbesar hati,” ucap Reni.