Perusahan platform kemudian mendistribusikan iklan melalui programmatic ads, googleads, dan program iklan lain yang semuanya diatur oleh platform, dan penerbit hanya bisa pasrah.
Data pelanggan adalah nyawa kedua bagi perusahaan media. Itu pun sekarang sudah dikangkangi perusahaan platform. Data pelanggan itu dikelola dan dikonversi menjadi bisnis triliunan dolar dalam bentuk artificial intelligence (AI).
Data pelanggan itu tersimpan rapi di taman sari data yang tertutup yang disebut sebagai ”Data Walled Garden”. Platform digital mengumpulkan data pembaca dan menambang data itu, lalu dipakai untuk keuntungan perusahaan platform.
Perusahaan media protes dan bersatu membentuk ”Aliansi Login” untuk menekan perusahaan platform. Jerih payah itu membawa hasil lumayan. Perusahaan platform memberikan sedikit konsesi melalui mekanisme ”third party cookies”, tetapi mekanisme itu tetap timpang dan perusahaan media tetap tidak bisa mengendalikan data pelanggan sepenuhnya.
Ketergantungan tersebut begitu besar dan berbahaya karena perusahaan media akan kehilangan identitas dari konsumen media, dan dengan demikian akan kehilangan kredibilitas dari pemasang iklan.
Di Eropa aliansi penerbit pernah mencoba melawan FGA. Tapi, dengan sekali tebas, penerbit sudah terjengkang. Platform digital yang digertak menyerang balik dengan memboikot penerbit. Akibatnya, trafik pembaca melorot sampai 80 persen. Penerbit pun angkat tangan menyerah.
Dengan campur tangan pemerintah, penerbit di Eropa berhasil mendapat perlindungan melalui undang-undang ”publisher right”. Australia menyusul mengundangkan ”News Media Bargaining Code”. Dengan undang-undang itu, platform digital dipaksa untuk berbagi hasil dan informasi pelanggan dengan penerbit.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa negara harus hadir membela media yang terpojok tidak berdaya oleh perusahaan platform. Indonesia sedang mengadopsi model ”publisher right” ala Eropa supaya platform digital bisa memberikan kompensasi kepada penerbit yang berita-beritanya ditayangkan platform digital.
Berhadapan dengan kapitalisme global raksasa seperti perusahaan platform tentu tidak gampang. Tetapi, upaya pemerintah Indonesia bersama masyarakat pers untuk memperjuangkan hak-haknya layak ditunggu hasilnya.
Mudah-mudahan pers Indonesia kembali bisa baik-baik saja. (*)