JAKARTA, HARIAN DISWAY - Wacana terbentuknya Koalisi Besar makin menguat. Terutama setelah pertemuan pentolan partai politik dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Presiden Joko Widodo di acara Silaturahmi Ramadan PAN pada Minggu, 2 April lalu.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun menyatakan bakal mengikuti arah koalisi pro pemerintah. Meski Koalisi Besar ini masih sekadar wacana. "Tapi, partai yang ada di Koalisi Besar memiliki visi yang sama dengan PSI," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim No 194, Jakarta Pusat, Rabu, 5 April 2023.
Bahkan, Grace meyakini Koalisi Besar dan PSI sama-sama ingin menjaga kinerja Jokowi selama menjabat presiden. Di sisi lain, Grace tak memungkiri kerumitan terbentuknya Koalisi Besar tersebut. Sebab, semakin banyak partai yang ikut berarti bakal semakin banyak kepentingan.
"Tetapi yang lebih besar daripada kepentingan masing-masing adalah ingin menjaga kesinambungan kebijakan Pak Jokowi," katanyi. Grace memastikan PSI akan terus ikut dalam proses komunikasi. Saat ini, imbuhnyi, Koalisi Besar sedang dalam tahap penentuan formasi.
Kendati demikian, PSI juga tetap menyatakan dukungannya kepada kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden (capres).
Menurut Ahmad Khoirul Umam, langkah pembentukan Koalisi Besar itu merupakan strategi politik Jokowi. Yang bahkan dioperasikan oleh sel-sel politik Luhut Binsar Panjaitan. Tujuannya mengepung PDIP agar bersedia menyerahkan Golden Ticket kepada arus besar koalisi bentukan Istana Presiden tersebut.
Namun, PDIP tampaknya tidak ingin mudah diperdaya oleh agenda kepentingan Koalisi Besar tersebut. PDIP membatasi ruang negosiasinya dengan menegaskan siap bergabung asal posisi capres diserahkan kepada PDIP.
"Sedangkan, langkah Megawati dan PDIP untuk tidak hadir dalam pertemuan yang menggagas Koalisi Besar kemarin itu keputusan brilian," ungkap dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina itu.
Menurutnya, absennya perwakilan PDIP itu atas perintah atau sepengetahuan Megawati. Artinya, ketika ide Koalisi Besar diluncurkan, maka jelas dan terang bahwa PDIP bukan bagian dari gerbong Koalisi Besar tersebut. PDIP seolah mencium aroma sedang “dibujuk” atau bahkan “didikte”.
Terutama untuk menyerahkan tiketnya kepada pencapresan Prabowo yang hendak diusung oleh mesin Koalisi Besar. Yang belakangan kian serius digarap oleh Jokowi dan Luhut.
PDIP, lanjut Umam, tampaknya paham bahwa gerbong Koalisi Besar tengah mengepung agar bersedia menempati posisi nomor sebagai posisi Cawapres. "Sikap diam PDIP kali ini mencerminkan keteguhan yang tidak mudah tergiur untuk ramai-ramai ikut perhelatan Pilpres bersama partai-partai yang hendak mendompleng kekuatan mesin politiknya," tandasnya. (Mohamad Nur Khotib)