JAKARTA, HARIAN DISWAY - Gerakan mendesak musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar makin deras. Ada anggapan ini sebagai upaya untuk melengserkan Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum. Pihak internal partai berlogo beringin itu pun terbelah.
Sejumlah pemrakarsa partai mendesak Airlangga mundur. Lantaran dianggap tidak fokus mengurus keberlangsungan partai sejak merangkap jabatan sebagai menteri koordinator perekonomian. Sehingga elektabilitas Partai Golkar anjlok.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut buka suara. Tokoh senior Partai Golkar ini menolak tegas wacana munaslub. "Sangat tidak setuju karena itu akan menurunkan marwah Golkar," kata JK usai menghadiri Seminar Anak Muda untuk Politik di Aula Abdul Muis, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
JK justru meminta seluruh kader bersatu kembali. Memercayakan mandat partai tetap di tangan Airlangga. Mengingat, posisi Golkar jelang pemilihan umum 2024 sangat sulit.
Andai seluruh kader bersatu pun, hasilnya belum tentu menang. Apalagi, kata JK, jika satu sama lain saling berseteru. Tentu hasilnya akan lebih buruk.
"Jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit, jadi siapapun harus memahami itu," tegas JK. Sejalan dengan dirinya, seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar juga menolak adanya wacana Munaslub. Sebanyak 38 ketua DPD menyatakan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Airlangga.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan posisi Airlangga sebagai ketua umum. Tentu melalui penyelenggaraan Munaslub.
Hal itu bahkan didukung tiga ormas pendiri Partai Golkar. Yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Ketiganya meminta Airlangga mundur.
JK merespons isu tersebut. Ia menegaskan bahwa ongkos politik untuk menjadi ketua umum Partai Golkar bisa tembus Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar. "Jangan harap Anda kalau tidak punya modal," terangnya.
BACA JUGA:Soal Cawapres, Ridwan Kamil Taat Fatsun Golkar
Harga yang sama juga berlaku di partai politik lainnya juga. Kecuali, partai yang pendirinya masih hidup. Seperti PDIP dan Partai Nasional Demokrat. Sebab, kata JK, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit.
Direktur Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai posisi Golkar memang tengah terancam. Terutama lewat manuver yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia. "Dalam konteks gonjang-ganjing di internal Golkar ini sebenarnya menegaskan bahwa cawe-cawe kekuasaan itu sudah masuk ke kedaulatan partai," katanya.
Menurutnya, hal itu merupakan kemunduran demokrasi yang sangat serius. Sebab, ada upaya dari pemerintah untuk mengendalikan situasi melalui partai. Ada upaya mengambil ''tiket'' secara paksa tanpa melalui mekanisme internal partai. (Mohamad Nur Khotib)