SURABAYA, HARIAN DISWAY- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim punya target tinggi untuk investasi di 2023. Yakni sebesar Rp 112 triliun. Namun, di semester I 2023, realisasi investasi yang sudah dilakukan sebesar Rp 61,2 triliun. Artinya sudah 54,6 persen dari target yang ditetapkan itu. Sudah lebih dari setengah dari target.
"Rinciannya, PMA (penanaman modal asing) sebesar Rp 29,6 triliun dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Rp 31,5 triliun," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur Dyah Wahyu Ermawati saat dihubungi Harian Disway, Selasa, 22 Agustus 2023.
Realisasi investasi Jatim semester I 2023 ini secara year on year meningkat 14,2 persen dari periode yang sama di 2022 yang hanya Rp 53,5 triliun. Dia yakin pemprov Jatim akan mencapai nilai realisasi yang sudah ditargetkan itu. Masih ada beberapa proyek strategis. Salah satunya PSN (proyek strategis nasional) yang terus berjalan. Sehingga diharapkan mencukupi target realisasi investasi Jatim.
BACA JUGA:Khofifah Undang Anak-Anak yang Ikut Upacara HUT Kemerdekaan dari Luar Pagar Grahadi
BACA JUGA:Kado Khofifah, Ayo Nikmati Bus Trans Jatim Bungurasih-Mojokerto Gratis 21-27 Agustus
Kontributor tertinggi realisasi investasi secara total PMA adalah sektor Pertambangan sebesar Rp 11,6 triliun atau 33,1 persen dari total realisasi PMA. Sedangkan sektor pPerumahan dan perkantoran mendominasi realisasi PMDN sebesar Rp 5,9 triliun atau setara 18,7 persen dari total realisasi PMDN.
Sedangkan untuk lokasi penyumbang terbesar meliputi Kabupaten Gresik Rp 22,9 triliun atau 37,4 persen, Surabaya Rp 12,0 triliun atau 19,6 persen. Lalu ada Kabupaten Pasuruan Rp 6,2 triliun atau 10,2 persen, Sidoarjo Rp 5,7 triliun atau 9,3 persen, dan Kabupaten Tuban sebesar Rp1,9 triliun atau 3,1 persen.
Di sisi lain, dinas juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan realisasi investasi di provinsi yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa itu. Salah satunya dengan melakukan inventarisir potensi investasi di Bumi Mojopahit itu. Melakukan pendampingan pelaporan realisasi investasi, memfasilitasi penyelesaian permasalahan penghambat realisasi investasi. Serta peningkatan upaya promosi investasi non-usual.
Ia mengakui, jika ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat investasi di Jatim. Seperti: tumpang tindih aturan, ego sektoral masing-masing pemangku kepentingan, sengketa lahan, keterlambatan perizinan usaha, dan beberapa faktor lainnya.
BACA JUGA:Bertemu Dubes Tiongkok, Khofifah Tawarkan Kerjasama Manufaktur, Porang, dan Sarang Burung Walet
Dalam hal permasalahan lahan, pemerintah telah menawarkan alternatif Kawasan Industri bagi pelaku usaha yang berminat berinvestasi di Jawa Timur. Setidaknya ada 10 Kawasan Industri di Jawa Timur. Sedangkan masalah perizinan lebih terkait dengan dampak regulasi di pemerintah pusat. Sehingga penanganannya dilakukan melalui fasilitasi permasalahan sesuai dengan perizinan terkait.
Untuk itu, provinsi tersebut membuat Peraturan Daerah (Perda) Jatim nomor 2/2019 tentang penanaman modal. Di dalamnya mengatur terkait pemberian kemudahan yang meliputi perizinan online terintegrasi melalui Jatim Online Single Submission dan informasi terkait proyek investasi yang siap ditawarkan dapat diakses melalui Point (Potential and Opportunity Investment) Jatim.
Secara nasional, Presiden Joko Widodo menargetkan angka investasi di Indonesia sebesar Rp 1.400 triliun. Di semester I kemarin, total investasi yang telah dilakukan sebesar Rp 678,7 triliun.
Namun, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi, Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Heldy Satrya Putera mengungkapkan, mayoritas capaian investasi itu disumbang dari daerah di luar Pulau Jawa. Tingginya angka investasi di luar pulau Jawa ini terjadi sejak Triwulan III 2020.