Terutama untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang menghampar seluas 6.671 hektare.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sempat mengusulkan adanya tambahan anggaran IKN sebesar Rp 3,1 triliun pada 2024 nanti.
BACA JUGA:Anggaran IKN dan Subsidi Dikritik, Pembahasan RUU APBN 2024 Lanjut Minggu Depan
Hal tersebut sudah ia sampaikan saat rapat bersama badan anggaran DPR pada Senin lalu, 18 September 2023. Ini untuk menambal berbagai kebutuhan yang mendesak.
Skema pembiayaan pembangunan ini sempat menuai kritik dari berbagai kalangan. Menuntut evaluasi terutama ketika belum ada dana swasta yang terealisasi. Tidak boleh menguras APBN terlalu banyak.
Bahkan, sejumlah anggota Banggar DPR memprotes permintaan tambahan anggaran itu. Sebab waktu terlalu mepet pada pembahasan anggaran 2024. Sehingga Banggar menetapkan sesuai permintaan awal, yakni Rp 434 triliun. (Mohamad Nur Khotib)