JAKARTA, HARIAN DISWAY - Ada dugaan pihak kepolisian tak netral dalam Pemilu 2024. Ini setelah beredar kabar dari Jawa Timur. Sejumlah oknum kepolisian diduga terlibat dalam pemasangan baliho pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Isu ini pun mengalir ke rapat kerja antara Polri dan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2023. Dibahas cukup serius. Bahkan cenderung memanas.
Terutama oleh anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Ia menginstrupsi di tengah-tengah rapat. Tak terima lantaran Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo absen.
Padahal, tema yang dibahas cukup krusial. Yakni soal pengamanan Pemilu 2024. “Untuk acara yang begini penting kenapa yang datang Kabarhakam Fadil Ramadhan? Harusnya Kapolri yang datang," ujarnya.
BACA JUGA:Kadivhumas Polri Berangkatkan 15 Orang Ibadah Umrah Dalam Rangka Hari Jadi ke-72 Humas Polri
BACA JUGA:Polri Jamin Penyelenggaran Piala Dunia U-17 Berjalan Aman
Seharusnya, lanjut ia, Sigit langsung mendengar masukan dan kesimpulan rapat. Bukan diwakilkan. Trimedya pun sempat meminta rapat ditunda sebelum sampai Sigit memastikan hadir.
"Sepanjang pengalaman saya, di DPR kalau mau pemilu, tidak pernah Polri diwakilkan. Kok istimewa sekali Kapolri sekarang diwakilkan?” cecarnya. Kecuali akan ada rapat lagi dengan menjelang Pemilu.
Trimedya membandingkan rapat antara Komisi I DPR dengan TNI yang juga membahas pengamanan Pemilu 2024 pada pekan lalu. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hadir langsung di rapat.
Namun, akhirnya rapat Komisi III dan Polri ini tetap dilanjutkan. Kabarhakam Polri Komjen Fadil Ramadhan menyampaikan Kapolri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan terkait pengamanan pemilu. Yakni lewat Surat Telegram Nomor 2407/X/Huk/2023.
BACA JUGA:Polri Akan Bangun SMA Taruna Bhayangkara di Gunung Sindur, Bogor
BACA JUGA:Kapolri: Semua ASN dan Personel Polri Emban Fungsi Kehumasan
Tujuannya mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak. Dan menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024.
Setelah itu, Trimedya pun mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) pengawasan netralitas Polri pada perhelatan Pemilu 2024. Mengingat netralitas Polri sering disorot akhir-akhir ini. Baik secara langsung atau melalui media sosial.
Sebagaimana langkah Komisi I yang telah membentuk Panja Netralitas TNI. Bahkan, Trimedya meminta panja netralitas Polri ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.