JAKARTA, HARIAN DISWAY - Juru Bicara Timnas Paslon Capres-Cawapres No. 1, Surya Tjandra,memberikan tanggapan tegas terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto.
Tuduhan tersebut berkenaan dengan kepemilikan lahan seluas 340 ribu hektar yang diungkapkan oleh Anies Baswedan dalam debat Capres ketiga.
Mantan Wakil Menteri ATR/BPN di bawah pemerintahan Presiden Jokowi itu, menegaskan bahwa yang seharusnya diperhatikan adalah pernyataan Prabowo yang dinilainya sebagai serangan balik terhadap Anies Baswedan.
"Justru Prabowo yang menghasut dengan secara personal menunjukkan sikap merendahkan pada Anies Baswedan, dengan menggunakan istilah ‘omon-omon’, memanggil dengan ‘profesor’ berulang-ulang, ini jelas tindakan yang tidak pantas pada sesama capres dalam sebuah forum terhormat seperti debat," ucap Surya Tjandra pada Selasa, 9 Januari 2024.
Menurutnya, Anies hanya mengulangi pertanyaan Presiden Joko Widodo sendiri kepada Prabowo saat debat capres 2019.
Saat itu, Prabowo mengkritik program kerja Jokowi, yakni pembagian lahan bagi rakyat melalui program reformasi agraria.
BACA JUGA:Terkait Peluang Kerjasama Paslon 1 dan 3, Anies: Bukan Itu Fokus Kami Saat Ini
Presiden Jokowi pun menjawabnya dengan membeberkan data kepemilikan lahan milik Prabowo itu.
“Data kepemilihan lahan Prabowo seluas 340 ribu ha juga sudah dikuatkan oleh Kementerian ATR/BPN. Pak Prabowo bahkan sempat menjanjikan untuk mengembalikan tanahnya kepada rakyat, yang sampai sekarang belum dilaksanakannya,” jelasnya.
Belum pastinya persoalan kepemilikan lahan tersebut, Surya turut prihatin dengan carut-marutnya Mahkamah Konstitusi serta tatanan hukum.
Surya juga mengkhawatirkan Indonesia, jika ada aksi monopoli didalamnya. Terlebih jika merugikan masyarakat Indonesia yang telah membayar pajak.
"Ini saya kira yang menggugah kegeraman publik untuk situasi saat ini. Rakyat ingin perubahan sesungguhnya bisa terwujud,” tukasnya.
Satu hal penting lagi, yang diutarakan Surya, yakni ketika Presiden Jokowi yang cenderung condong ke kubu Prabowo.
"Mungkin tidak masalah kalau beliau merasa harus mendukung anaknya, tetapi jangan sampai mengganggu proses demokrasi kita karena kepentingan pribadi seperti itu,” lanjutnya.