"Dilaporkan ke Pak Presiden ada 14 PSN baru, periodenya dilakukan oleh swasta atau pembiayaan dari swasta. (Tujuannya) menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto pada Senin, 18 Maret 2024.
Skema tersebut sudah disetujui oleh Presiden. Selain itu juga ada penyesuaian nomenklatur dan perubahan ruang lingkup PSN yang dilakukan. (*)