HARIAN DISWAY - Tindakan Amerika berupa penggunaan hak vetonya telah dikecam karena melunturkan upaya perdamaian jangka panjang Israel dan Palestina.
Palestina kembali gagal menjadi anggota penuh PBB dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB yang berlangsung pada Kamis 18 April 2024.
Negara anggota tetap DK PBB yakni Amerika Serikat menggunakan hak veto nya untuk membatalkan resolusi keanggotaan penuh Palestina yang diusulkan oleh Aljazair.
Langkah sekutu utama Israel ini telah diperkirakan jelang pemungutan suara.
Dalam pemungutan suara, dua belas negara memberikan suara untuk mendukung rancangan resolusi yang merekomendasikan keanggotaan penuh Palestina.
Sementara 2 negara yakni Inggris dan Swiss memilih abstain.
BACA JUGA:Israel Balas Iran, 3 Ledakan Terdengar di Pangkalan Udara Shekari Isfahan
Dalam pernyataan resminya, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyebutkan veto AS adalah “Agresi terang-terangan yang mendorong perdamaian kawasan ini semakin jauh ke tepi jurang,” katanya dikutip dari AFP.
“Fakta bahwa resolusi ini tidak disahkan tidak akan mematahkan keinginan kami, dan tidak akan menggagalkan tekad kami,” kata Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour sambil menangis.
BACA JUGA:Dewan Keamanan Gelar Sesi Darurat, Sekjen PBB: Waktunya Mundur Dari Tepi Jurang
“Harap diingat bahwa setelah sidang ini ditunda, di Palestina ada orang-orang tak berdosa yang harus mengorbankan nyawa mereka atas tertundanya keadilan, kebebasan dan perdamaian,” tambahnya, sementara orang lain yang hadir di ruangan itu juga menangis.
Rancangan resolusi tersebut menyerukan rekomendasi kepada Majelis Umum “agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB” menggantikan status “negara pengamat non-anggota” yang saat ini dipegangnya sejak tahun 2012.
Meskipun upaya keanggotaan penuh Palestina gagal, Duta Besar Amar Bendjama dari Aljazair – salah satu inisiator resolusi tersebut, mengatakan bahwa Palestina mendapatkan dukungan luar biasa.
Setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Keamanan dengan 9 dari 15 suara positif, dan tidak ada veto bersamaan dengan dukungan dua pertiga mayoritas Majelis Umum.