HARIAN DISWAY - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pesan kepada calon presiden terpilih Prabowo Subianto.
Luhut mengaku sudah mendapat pelajaran selama 10 tahun mengabdi dalam kabinet Presiden Joko Widodo (2014-2024).
Menurutnya, sumber masalah pemerintah Indonesia adalah regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Oleh karenanya banyak yang harus dibenahi.
Luhut kemudian menceritakan bagaimana solusi yang ia tawarkan kepada Presiden Jokowi. Yaitu dengan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
"Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini, kita tidak akan maju,” ujar Luhut di acara Jakarta Future Forum, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024 malam.
BACA JUGA:Momen Luhut Didatangi Prabowo-Mahfud saat Hadiri Pelantikan KSAD Maruli Simanjuntak
Melalui digitalisasi, Luhut optimis efisiensi layanan akan meningkat dan aturan/kebijakan menjadi lebih transparan.
Dari rentetan masalah negara yang harus dibenahi. Luhut pun berpesan kepada Prabowo agar lebih selektif dalam memilih orang. Apalagi menjadi bagian dari kabinet pemerintahan.
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic (beracun) ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujarnya.
BACA JUGA:Sikap AHY Soal Pembagian Jatah Menteri Pemerintahan Prabowo
Pesan Luhut lantas mendapat respons beragam dari para politisi. Muhaimin Iskandar misalnya. Ketua umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI memilih menanggapinya dengan santai.
Ia mengaku tak mengetahui siapa sosok beracun yang dimaksud oleh Luhut. "Saya juga tidak ngerti maksudnya siapa," ujar Cak Imin, sapaan akrabnya.
Sementara Ketua DPP Golkar Bobby Adhityo Rizaldi memberi respons berbeda. Ia justru sepakat dengan pesan yang disampaikan Luhut. Menurutnya, orang toxic yang dimaksud Luhut adalah pihak-pihak yang berpotensi tidak sejalan dengan kebijakan yang dikampanyekan Prabowo-Gibran.
"Kemenangan besar Prabowo Gibran ini perlu dikawal agar visi keberlanjutan pembangunan bisa terwujud," ujar anggota DPR RI itu di Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024. (*)