HARIAN DISWAY - Pemerintah berencana akan memberikan bansos sampai Desember 2024. Bansos yang diberikan berupa beras, daging ayam, dan telur.
“Alokasi bantuan beras, bantuan daging ayam, dan telur akan diperpanjang tiga bulan, yaitu pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024.
Sri Mulyani juga menambahkan, untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan sebesar Rp 11 triliun . “Untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp 11 triliun ,” paparnya. Tambahan dana tersebut diputuskan guna mencukupi perpanjangan bansos beras 10 kg hingga Desember 2024.
Jokowi pastikan bakal berikan bansos hingga Desember 2024-Sekretariat Presiden-
BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Rp 9 Triliun untuk Bansos Beras, Perhatikan Data Penerima
Angka yang dikucurkan untuk bansos ini disebut mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan adanya penambahan jumlah penerima dan unit biaya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024. Ditambah juga untuk penyaluran bantuan makan bagi lansia dan disabilitas.
Presiden Joko Widodo menegaskan, bansos ditujukan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan yang terjadi hampir di semua negara. Awalnya, penyaluran bansos pertama kali dibagikan pada September 2023. Kemudian diperpanjang hingga Juni 2023 dari yang awalnya direncanakan hanya untuk 3 bulan.
“Kenapa (harga pangan) naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen. Padahal yang makan tetap, produksinya berkurang, sehingga harganya menjadi naik,” papar Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara di Istana Negara, Jakarta.-ist-
BACA JUGA:Sri Mulyani: Tak Ada Perubahan Signifikan dalam Anggaran Bansos
Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, turut menambahkan soal alasan mengapa bansos tidak diberikan 12 bulan penuh selama setahun. Berbeda dengan tahun lalu yang diberikan selama 12 bulan penuh. Hal ini lantaran mempertimbangakan kecukupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Banpang (bantuan pangan) itu diputus rapat internal dengan Presiden bulan 8, 10, 12. Kuota 10 kg 1 bulan untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Anggarannya) sekitar R[p 9 triliun ,” ujar Arief di Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat, 7 Juni 2024.
Soal beras yang digunakan, Arief juga mengatakan bahwa yang digunakan adalah beras impor. Alasannya karena produksi dalam negeri minim, sehingga diperlukan impor.
BACA JUGA:Putusan Sidang MK: Motif Politik dalam Penyaluran Bansos Tidak Terbukti
"Bantuan pangan ini jangan dibilang menghabiskan beras nasional, enggak. Itu ada posnya sendiri-sendiri. Itu langsung dari gudang Bulog tidak menyerap panen lokal," kata Arief.
Paparan Arief tersebut secara tidak langsung juga menjawab soal fenomena kelangkaan beras yang digadang akibat program bantuan sosial. Namun, Bulog sendiri sebagai pelaksana program ini mendapat pasokan dari impor, bukan dari petani lokal. (*)