HARIAN DISWAY – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya saat membuka sesi Joint Leaders’ Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) Ke-2 2024 di Bali, pada Senin, 2 September 2024.
Jokowi mengungkapkan bahwa komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi global, tidak berubah sejak penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Indonesia tahun 1955 silam.
"Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global, membela kepentingan Global South sekaligus menjadi bridge builder dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan solidaritas dalam mempercepat pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals (SDGs). Ini adalah komitmen yang konsisten Indonesia usung sejak Konferensi Asia-Afrika 69 tahun yang lalu,” jelas Jokowi.
BACA JUGA:Indonesia dan Zanzibar Perkuat Kerja Sama di Sektor Ekonomi Biru pada IAF ke-2 di Bali
Dia mengajak pada seluruh delegasi yang hadir dalam HLF MSP dan IAF Ke-2 untuk bersama-sama menciptakan perubahan positif di tengah dunia yang penuh dengan tantangan.
Baik itu tantangan terkait perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi yang belum membaik, maupun ketegangan geopolitik yang terus berlanjut yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan mengganggu rantai pasok global.
Presiden Jokowi dalam jamuan santap malam untuk delegasi Indonesia Africa Forum 2024 di Intercontinental Resort Nusa Dua Bali, Minggu malam -Media Center IAF ke 2 Bali -
Namun dikatakan Presiden RI ke 7 tersebut, saat seperti ini solidaritas internasional justru menurun, semangat multilateralisme semakin dikesampingkan dan fragmentasi semakin melebar.
“Pada akhirnya negara-negara berkembang adalah yang paling terdampak. Jutaan rakyat negara berkembang adalah yang paling merasakan kesulitan,” tegasnya.
Padahal, kata Jokowi, hanya tersisa enam tahun menuju target SDGs2030 dan baru 17 persen target SDGs yang bisa dicapai.
Oleh sebab itu, ia menegaskan perlunya arah dan visi baru serta strategi dan langkah taktis baru, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil serta inklusif bagi negara-negara berkembang.(*)