HARIAN DISWAY - Sampai saat ini, salah satu tantangan yang dihadapi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia adalah keterbatasan modal dan kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan.
Bahkan, saat ini rasio pembiayaan UMKM oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan hanya mencapai 19 persen, jauh dari target 30 persen yang ditetapkan untuk tahun 2024.
Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, rendahnya realisasi pembiayaan untuk UMKM disebabkan oleh salah satu faktor, yaitu bank yang mewajibkan adanya kolateral atau jaminan saat pengajuan pinjaman.
BACA JUGA: PPK Ormawa Untag Surabaya Dukung UMKM Dukuh Menanggal
Indonesia menjadi salah satu negara dengan rasio pembiayaan perbankan kepada UMKM paling rendah. Bandingkan dengan korea selatan yang rasio kreditnya (perbankan) lebih dari 80 persen, bahkan Malaysia dan Thailand sudah lebih dari 40 persen.
Demikian yang diungkap Teten dalam keterangan resminya pada Rabu 16 Oktober 2024. Karena itu, Menteri Teten bersama Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong agar perbankan melakukan perubahan.
Dalam skema pembiayaan untuk UMKM, terutama dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia berharap dengan pendekatan ini, perbankan dapat memanfaatkan data sekunder seperti data telekomunikasi atau PLN.
BACA JUGA: Selama 10.10, UMKM dan Brand Lokal Catat Kenaikan Transaksi 7 Kali Lipat di Shopee Mall
Untuk menilai calon nasabah, sehingga kolateral tidak lagi menjadi persyaratan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan guna mengakselerasi pembiayaan bagi UMKM sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
"Bank juga selalu menggunakan data history, kredit, dan SLIK (Sistem layanan informasi keuangan), lalu bagaimana UMKM yang belum terhubung ke bank pasti tidak ada hsitorynya?," imbuh Teten.
"Maka kami usulkan skema pembiayaan dengan sistem credit scoring kalau yang usaha besar kita fasilitasi mencari pembiayaan di bursa efek melalui IPO," lanjutnya. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Bagus Rahman menanggapi.
BACA JUGA: PT Alfa Viktori Familia Gigih Dampingi UMKM untuk Upgrade Penjualan
Bahwa salah satu inovasi yang tengah dilakukan oleh KemenKopUKM untuk mendukung pembiayaan sektor UMKM adalah penerapan Credit Scoring (CS), yang dianggap lebih rasional dan mempermudah UMKM dalam mengakses pendanaan.
Penerapan pada pembiayaan dengan skema SC ini dipercaya dapat membantu perluasan penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pada intinya perbankan atau lembaga pembiayaan manapun berani menerapkan skema SC ini.
"Ketika ada kepastian pembelian, kepastian harga, dan standarisasi produk," kata Bagus dalam keterangannya di hari yang sama. Kementerian Koperasi dan UKM juga memberi usulan kepada OJK (Otoritas jasa keuangan).