Namun menurut naskah akademik yang diunggah Badan Legislasi (Baleg) DPR, ketentuan soal 34 kementerian itu dianggap menyulitkan pemerintah mengoptimalkan kinerjanya, guna mewujudkan tujuan negara yang dicita-citakan.
“Padahal pembentukan UU Kementerian Negara sama sekali dimaksudkan bukan untuk mengurangi apalagi menghilangkan hak prerogatif Presiden dalam menyusun kementerian negara,” bunyi naskah akademik tersebut.
Baleg DPR dan pemerintah hanya butuh waktu kurang dari delapan jam untuk membahas revisi UU tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna. Walau, revisi UU ini tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agie Nugroho Soegiono mengatakan, pemekaran beberapa kementerian itu sebenarnya memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya, para menteri jadi fokus dalam menjalankan kerjanya.
BACA JUGA:Basuki Hadimuljono Lengser, Begini Pesannya untuk Menteri PU dan PKP
“Kementerian yang lebih dekat dengan saya ya, Kemenristek. Dibagi menjadi tiga kementerian. Akhirnya akan memberikan fokus kerja masing-masing. Dengan kapasitas dan keahlian para menteri juga,” katanya, Senin 21 Oktober 2024.
Di sisi lain, gemuknya kabinet ini juga bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Karena dapat memperpanjang dan memperumit alur birokrasi. Serta memicu tumpang tindih kewenangan.
“Ketika membuat lembaga baru, seharusnya ada kajian mendalam. Kalau masalah koordinasi, jelas ini kemunduran (reformasi birokrasi). Yang bisa dijadikan satu malah dipecah,” tambahnya.
Pemekaran itu nantinya akan berdampak pada daerah. Mereka akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya.
BACA JUGA:Prabowo Lantik Utusan Khusus hingga Bentuk Badan Baru, Ada Raffi Ahmad, Budiman, sampai Gus Miftah
“Setiap kementerian kan pasti akan mempunyai program yang berbeda,” bebernya.
Namun menurutnya, dampak nyata dari penambahan dan pemekaran kementerian itu akan terlihat dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih bekerja.
Tetapi di sisi lain, penambahan kementerian itu tentunya akan menambah pengeluaran negara.
“Kementerian bertambah, anggaran yang dibutuhkan juga pasti bertambah. Tapi, mudah-mudahan mesin yang mahal ini dapat memberikan hasil yang bagus juga,” katanya lagi.
BACA JUGA:50 Ucapan Hari Santri Nasional 2024 Penuh Makna dan Harapan
Menurutnya, dalam 100 hari pertama bisa juga dijadikan masa uji coba kinerja para menteri. Sehingga, jika tidak kerjanya tidak maksimal, Prabowo bisa melakukan pergantian para menteri itu.